tirto.id - Politikus PKB memilih tidak berkomentar soal terlibatnya kadernya dalam dugaan sindikat jual beli ijazah dari kampus bermasalah, STIE ISM, STMIK Triguna Utama dan STKIP Sera. Politikus PKB yang terlibat adalah Abdul Wahid Maktub. Ia merupakan ketua DPP PKB yang kini menjabat sebagai staf khusus Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan ia tidak memahami masalah tersebut. Ia bahkan juga belum pernah mendengar ada kader PKB terlibat dalam kasus jual beli ijazah. “Saya belum dengar dan nggak paham sama sekali,” ujar Johan saat dikonfirmasi Tirto, Senin.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding. Karding mengaku tidak paham dengan isu tersebut. Ia pun meminta Tirto untuk mengonfirmasi ke pihak lain.
“Saya tidak paham datanya dan belum dengar masalah ini. Ada baiknya sampeyan ke narasumber lain,” jawab Karding kepada Tirto, Senin 26 September 2018.
Dalam jaringan jual beli ijazah dengan modus kuliah fiktif ini, Maktub berperan memberikan memo pada kampus bermasalah. Lewat memo itu, ia meminta bantuan pada Direktur Kelembagaan untuk memberikan pada kampus bermasalah yang mendapat evaluasi dari tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA).
TKN Jokowi Siap Evaluasi
Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Raja Juli Antoni mengaku kaget dengan adanya sindikat jual beli ijazah bodong yang melibatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Terlibatnya Suyadi Hadiwinoto Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi dalam aksi tersebut sudah menyalahi spirit Jokowi-Maruf Amin untuk meningkatkan kompetensi bangsa.
Dalam jaringan ini Suyadi berperan melakukan lobi lewat kedekatannya dengan Maktub. Suyadi saat ini menjabat sebagai wakil ketua IV STIE ISM, salah satu kampus yang jadi temuan tim EKA.
“Kalau itu betul terjadi, itu melanggar spirit Pak Jokowi. Itu tentang pentingnya ilmu pengetahuan, pentingnya pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya kompetensi bangsa. Nah kalau itu betul terjadi ya harus diproses secara hukum saja,” kata Toni kepada Tirto, Senin (26/11/2018).
Toni juga akan mengevaluasi bila ada anggota TKD bermasalah. Ia memastikan Jokowi tidak akan ikut campur apabila ada kader TKD yang terseret kasus hukum.
“Pak Jokowi enggak akan menghalang-halangi. Kalau salah ya salah. Kalau memang terbukti salah justru membantu, kami memperbaiki diri,” kata pria yang juga Sekjen PSI ini.
Toni menerangkan, permasalahan ijazah palsu sudah berusaha diselesaikan pada pemerintahan Jokowi. Namun masalah selalu muncul di kementerian. Ia memastikan pemerintahan Jokowi-Maruf akan menyelesaikan masalah jual-beli ijazah dan keberadaan kampus bodong.
"Saya kira ini tantangan terbesar pemerintah untuk kembali fokus menyelesaikan kasus-kasus serupa," katanya. "Ini sesuatu yang sangat mencoreng muka pendidikan kita sebagai penyakit kambuhan."
Bisa Berdampak ke Elektabilitas Jokowi
Direktur eksekutif Pusat Kajian Politik UI Aditya Perdana memandang keterlibatan kader partai dalam kementerian sebagai hal wajar. Sepengetahuan Adit, penempatan kader partai tidak hanya di daerah Banten tetapi juga di daerah lain. Seharusnya, kader partai yang masuk ke dalam pemerintahan tidak lagi aktif dalam berpolitik.
“Dia kan sudah menjadi bagian negara dan negara itu harus netral. Dia tidak boleh berpihak kepada siapapun,” kata Aditya kepada Tirto, Senin.
Menurut Aditya, temuan keterlibatan Maktub dan Suyadi itu tidak akan berdampak signifikan pada elektabilitas Jokowi. Namun isu ini bisa menjadi amunisi oposisi untuk menyerang Jokowi dalam Pilpres 2019.
“Jadi kalau ditanya elektabilitasnya belum tentu juga punya pengaruh seberapa banyak soal itu, tapi kalau misalkan ada yang mengusut kemudian menjadi sebuah isu besar ya mungkin aja itu akan berpengaruh, kan siapa yang mau menggoreng isu-isu seperti ini kan?” kata Aditya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Mawa Kresna
