Indeks Icw

Penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum belum dipublikasi secara transparan, khususnya pada instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

ICW mendesak agar kenaikan dana parpol harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini kurang menjadi perhatian.

ICW menilai panitia khusus hak angket KPK di DPR RI hanya mencari-cari kesalahan KPK.

Pansus KPK memastikan akan tetap fokus dan tak akan terpengaruh dengan kritik yang dilontarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang kinerja pansus selama ini

ICW menilai keterlibatan Ketua DPR RI Setya Novanto semakin kuat sebagai pihak yang mengatur proyek e-KTP.

Alasan para responden menjawab puas dan sangat puas itu, kata Siti adalah karena banyaknya koruptor yang ditangkap KPK.

Agus menganggap kasus itu merupakan sebuah keterlanjuran. Tapi, ke depannya ia berharap ada perbaikan tata kelola dana desa.

Bagi ICW, regenerasi koruptor harus juga dilawan dengan regenerasi pegiat antikorupsi.

ICW menilai langkah DPR yang mewawancarai terpidana korupsi adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendiskreditkan KPK.

Salah satu wacana yang mengemuka dalam RUU Pemilihan Umum adalah penambahan dana partai dari kas negara.

Febri mengatakan, Amien dan Sutrisno bisa dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), meskipun keduanya mengaku menerima uang tersebut secara tidak sengaja.

Sistem pengawasan di internal BPK harus lebih transparan demi mencegah berulang-ulangnya praktik suap predikat kinclong BPK.

Usulan hak angket yang diajukan DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dinilai masih sebagai kasus elit. Hal ini terlihat dari minimnya atensi publik terhadap kasus ini.

ICW menyarankan kepada KPK tidak perlu hadir atau memenuhi panggilan terkait hak angket yang diajukan oleh DPR.

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai intimidasi terhadap orang yang melaporkan dugaan korupsi bukanlah berita baru. Dari catatan yang diterima ICW, intimidasi seperti ini telah terjadi sekitar 186 kasus sepanjang dua tahun terakhir.

Fenomena korupsi birokrasi yang melibatkan ASN mengindikasikan reformasi birokrasi masih gagal dan pengawasan pusat atas daerah masih buruk.

Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.

Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap Komnas HAM mengindikasikan adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh birokrat di Komnas HAM, juga oleh salah seorang Komisioner. Dugaan penyelewengan terlihat dengan adanya nota fiktif yang nilainya sekitar Rp800 juta.

Enam tahun sudah sejak Undang-undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan. Apakah masyarakat sudah benar-benar bisa mengakses informasi yang menjadi hak publik?