Indeks Ibu Kota Baru

Substansi PP tersebut akan memperjelas kepemilikan tanah, dan soal status kepemilikan tanah itu berdasarkan data dari ATR/BPN.

Calon Ketua Otorita disebut harus bisa menjembatani kepentingan Jokowi dengan elite politik lain yang juga melihat potensi bisnis dari pengembangan IKN.

Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR sebut akan menggunakan bujet sekitar Rp178,3 triliun untuk tahap awal pembangunan IKN.

Menurut Sri Mulyani, jika pembangunan IKN tak bisa menggunakan dana PEN maka nantinya anggaran akan diambil dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Pansus RUU IKN sepakat bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.

Empat hal substansial yang akan dibahas Pansus RUU IKN yakni istilah IKN Otorita, pertanahan, rencana induk atau masterplan, dan pembiayaan.

Bentuk modeling ibu kota negara baru tidak akan dalam bentuk maket atau hologram, melainkan metaverse.

Langkah DPR mengubah Tata Tertib perihal jumlah keanggotaan dalam Panja RUU IKN menuai kritik.

Seknas FITRA khawatir RUU IKN akan bermasalah seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja.

Pembahasan RUU IKN ini dinilai hanya melegitimasi pekerjaan presiden yang tengah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Jokowi bertemu Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Istana Al-Shatie, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Rabu (3/11/2021).

Proyek pembangunan pusat administrasi pemerintahan Malaysia di Putrajaya banyak dicurigai sebagai ambisi politik Mahathir semata.

Jokowi telah mengirim surpres RUU IKN ke DPR dan sinyal untuk pemindahan ibu kota baru makin nyata. Ada apa di balik rencana yang dinilai tergesa-gesa ini?

Fadjroel Rachman mengklaim pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sebagai simbol keberpihakan Jokowi dalam pemerataan kesejahteraan.

Rencana pemindahan ibu kota baru sudah menjadi salah satu output Rencana Kerja Bappenas Tahun 2022.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendukung pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan Timur.

Sejak diputuskan sebagai calon Ibu Kota Negara baru, arus urbanisasi terjadi di Penajam Paser Utara.

Pengamana ibu kota negara baru termasuk dalam usulan anggaran tambahan Polri pada 2022 sebesar Rp28,584 triliun.

Anggaran pembangunan ibu kota baru berasal dari pos dana kementerian dan lembaga.