Indeks Ibu Kota Baru

Pernyataan Jokowi dinilai sebagai upaya meyakinkan publik agar program IKN mendapat dukungan meski meski ada penolakan.

Pembangunan IKN akan dimulai tahap pertama di kawasan inti pusat pemerintahan dan diawali revitalisasi dan reboisasi hutan terlebih dahulu.

Naskah akademik yang menjadi landasan utama UU IKN dikerjakan serampangan. Ia digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi keinginan pemerintah.

Kami mengumpulkan beragam analisis dari para akademisi terkait Pemindahan Ibu Kota dan menganalisis sentimen di media sosial terhadap wacana ini.

Korelasi perubahan mindset dan pemindahan IKN lebih bertumpu pada persepsi normatif bahwa menjadi Indonesia secara geografis tidak selalu di Jawa.

Faldo memastikan pemerintah tetap melanjutkan pembangunan ibu kota negara meski UU IKN digugat ke MK.

Wasisto mendorong agar proses seleksi kepala badan otorita IKN lebih objektif daripada pemilihan langsung kepada Ahok.

Gus Yahya resmi mencanangkan pembangunan kantor baru PBNU di IKN, di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu (30/1/2022).

Kemendagri akan melakukan sinkronisasi program kegiatan pusat dan daerah untuk mendukung implementasi UU IKN dan aturan turunannya.

Substansi PP tersebut akan memperjelas kepemilikan tanah, dan soal status kepemilikan tanah itu berdasarkan data dari ATR/BPN.

Calon Ketua Otorita disebut harus bisa menjembatani kepentingan Jokowi dengan elite politik lain yang juga melihat potensi bisnis dari pengembangan IKN.

Sri Mulyani saat raker dengan Komisi XI DPR sebut akan menggunakan bujet sekitar Rp178,3 triliun untuk tahap awal pembangunan IKN.

Menurut Sri Mulyani, jika pembangunan IKN tak bisa menggunakan dana PEN maka nantinya anggaran akan diambil dari pos anggaran Kementerian PUPR.

Pansus RUU IKN sepakat bentuk pemerintahan di ibu kota negara baru berbentuk pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi.

Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, NasDem, dan PKB. Sementara yang meminta penundaan ialah PKS dan DPD.

Empat hal substansial yang akan dibahas Pansus RUU IKN yakni istilah IKN Otorita, pertanahan, rencana induk atau masterplan, dan pembiayaan.

Bentuk modeling ibu kota negara baru tidak akan dalam bentuk maket atau hologram, melainkan metaverse.

Langkah DPR mengubah Tata Tertib perihal jumlah keanggotaan dalam Panja RUU IKN menuai kritik.

Seknas FITRA khawatir RUU IKN akan bermasalah seperti UU KPK dan UU Cipta Kerja.

Pembahasan RUU IKN ini dinilai hanya melegitimasi pekerjaan presiden yang tengah membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.