Indeks Hukuman Kebiri

Kasus kekerasan seksual marak belakangan. Pemerintah bereaksi dengan mengeluarkan hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual. Namun, kebijakan ini dinilai tidak relevan oleh Alissa Wahid, pendiri Lembaga Studi & Pengembangan Perempuan & Anak. Alissa menilai yang lebih relevan justru pendidikan seksual di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Prof. Dr Ilham Oetama Marsis mengatakan, pada dasarnya IDI mendukung langkah pemerintah dalam menerapkan hukuman berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi, pihaknya menolak adanya sanksi kebiri kimia yang mengarahkan dokter sebagai eksekutor.

Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI menolak hukuman kebiri yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pasalnya, hukuman tersebut bukan akar dari persoalan yang menjadi kekerasan dan kejahatan seksual yang selama ini terjadi.

Tidak semua pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual akan mendapatkan sanksi hukuman kebiri seperti yang diatur dalam pidana tambahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat memperingatkan pemerintah bahwa Perppu Perlindungan Anak yang baru saja diterbitkan masih memiliki sejumlah kelemahan dari sisi hukum. ICJR mengimbau supaya pemerintah membenahi Perppu tersebut melalui serangkaian analisis dan kajian ilmiah sehingga dapat menjadi produk hukum yang berkualitas.

Arist Merdeka Sirait mengibaratkan langkah Presiden Joko Widodo dalam mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagaikan sebuah hadiah besar untuk seluruh anak di Indonesia.

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Perppu ini mengatur hukuman kebiri hingga hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

HM Prasetyo mengklaim hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak yang dibuat dalam bentuk Perppu merupakan ide institusi yang dipimpinnya. Ia berharap Perppu tersebut cepat diproses karena saat ini sangat dibutuhkan.

Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar mempelajari hukuman kebiri kimia dari beberapa negara lain. Saat ini, sejumlah negara yang sudah menerapkan penambahan hukuman berupa kebiri kimia antara lain, Korea Selatan, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Inggris.

Khofifah Indar Parawansa mengatakan, hukuman kebiri kimiawi sangat efektif untuk mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri kimiawi tersebut juga telah dipraktikkan di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris dan Korea Selatan.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju hukuman keras bagi pelaku pemerkosaan, baik berupa hukuman kebiri, suntik hormon, atau yang lainnya. PKB menilai hukuman berat terhadap pelaku tindak kejahatan ini dapat menimbulkan efek jera karena selama ini sanksi terhadap rudapaksa kurang optimal.

Polri siap menjalankan amanah Perppu tentang kekerasan seksual melalui pemasangan chip di kaki pelaku tindak kejahatan tersebut.

Wacana hukum kebiri kepada pelaku pencabulan dinilai sebagai pernyataan emosional kolektif yang kebetulan ikut didukung oleh pemerintah.