Indeks Hukum

Di tengah pembentukan Pansel Capim KPK yang masih dalam proses, Nurul Ghufron menegaskan akan kembali daftar sebagai Capim KPK.  

Isi draft RUU Penyiaran 2024 disorot karena memuat pasal yang dinilai mengancam kebebasan pers. Berikut daftar pasal RUU yang kontroversial.

Dewan Pers menilai RUU Penyiaran bakal melunturkan independensi media dan menghambat produksi karya jurnalistik berkualitas.

Nurul Ghufron mengaku menelpon pejabat Kementan hanya ingin mengetahui proses mutasi pegawai, bukan membantunya.

Melalui Satgas Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual, Unpar membuka saluran aduan bagi semua pihak yang mengalami kekerasan seksual oleh Syarif Maulana.

Kuasa hukum Panji Gumilang mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan.

Presiden Jokowi memastikan pembentukan Pansel KPK akan selesai pada Juni 2024.

Pembahasan mengenai revisi UU Kementerian Negara itu akan dibahas dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (14/5/2024) siang ini.

Johan Budi mengakui pernah ikut dalam rapat pembahasan revisi UU MK itu, beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPR, T.B. Hasanuddin, mengatakan bahwa larangan jurnalisme investigasi bisa menggerus demokrasi.

SYL menyembunyikan mobil Mercedes Benz Sprinter 315 CD hitam tersebut di Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Alexander Marwata membenarkan bahwa Nurul Ghufron pertama kali menanyakan nomor orang Kementan kepada dirinya.

Penggeledahan yang dilakukan KPK terkait sangkaan pasal TPPU terhadap Abdul Gani Kasuba.

KPK menyatakan kerugian negara dari kasus dugaan korupsi proyek fiktif PT Telkom (Tbk) mencapai ratusan miliar.

Dewas KPK memastikan anggotanya, Albertina Ho, tidak melanggar etik.

Nurul Ghufron tiba pukul 09.25 WIB di kantor dewan pengawas (dewas) KPK, Jakarta.

Penetapan tersangka tak bisa hanya berbasis keterangan verbal dari saksi, tetapi harus berbasis data intelijen dan bukti yang kuat.

Polisi resmi menetapkan sopir bus dalam kecelakaan di Ciater sebagai tersangka.

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp30,2 miliar.

Menurut komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun, penanganannya dilakukan secara tertutup.