Indeks Hanura

Menurut Sudding Jokowi memiliki pertimbangan terkait partai politik yang memberikan dukungan di Pilpres 2019.

Menurut Sarifuddin, alasan keduabelas politisi itu pindah karena merasa cita-cita politiknya terhambat di partai sebelumnya.

Hanura berharap penetapan tersangka Novanto tidak ganggu kinerja DPR.

Sudding menjelaskan angka 10-15 persen merupakan usaha Partai Hanura menjembatani pendapat fraksi-fraksi terkait presidential threshold yaitu 20-25 persen dan 0 persen.

Partai Hanura menyatakan dukungan organisasi Gemura ke pasangan Anies-Sandi tidak mewakili suara partai maupun kadernya.

KPK tidak ragu membawa Bambang Wiratmadji Soeharto kembali ke pengadilan, tapi saat ini tim sedang mendiskusikan langkah-langkah yang akan diambil karena berdasarkan penetapan hakim, terdakwa dapat dilimpahkan kembali apabila yang bersangkutan sudah sehat dan layak mengikuti sidang.

Wiranto mengundurkan diri jabatan Ketua Umum dalam Munaslub di Gedung DPP Partai Hanura di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2016) malam.

Empat partai pendukung pasangan Ahok-Djarot menurunkan kekuatan penuh buat memenangkan Pilkada DKI Jakarta. Mereka mengerahkan anggota DPR dan DPRD untuk terlibat kampanye di Ibukota.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa surat berisi permohonan fasilitas yang mengatasnamakan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi diterbitkan atas permintaan Sekretaris Pribadi Menteri PAN-RB Reza Fahlevi.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyayangkan sikap sebagian masyarakat yang masih cenderung apatis dan pragmatis terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Anggota Komisi II DPR-RI dari Partai Hanura, Frans Agung Mula Putra, berharap hal tersebut tidak terjadi lagi dan mengajak masyarakat untuk peduli serta pro-aktif di pilkada mendatang.

Kalijodo yang semula dikenal sebagai kawasan prostitusi mulai dibersihkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait penertiban kawasan Kalijodo yang terletak di wilayah administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini, Partai Hati Nurani Rakyat turut mengambil sikap.

Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.