Indeks Hakim Konstitusi

Total ada 27 pihak yang menggugat pengangkatan Adies Kadir, 19 di antaranya adalah para guru besar dan dosen dari CALS dan delapan dari komunitas mahasiswa.

Jimly menilai mekanisme pemilihan hakim konstitusi saat ini berpotensi mengikis netralitas hakim.

Liliek mengaku tidak mendapatkan mandat atau tugas di luar kewajiban normatifnya sebagai hakim, tetapi fokus melanjutkan estafet jabatan tersebut.

Tahap uji kelayakan harus dievaluasi dengan serius demi menjaga kualitas lembaga peradilan.

Puan menuturkan, Komisi III DPR RI meminta MKMK agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU MK.

Dalam aturan baru ada 5 tahap tahapan pemberian sanksi kepada hakim yang melanggar aturan.

MKD DPR menyatakan proses tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 185 Undang-Undang MD3.

Pemohon desak Adies Kadir tak dilibatkan dalam memutus perkara UU Peradilan Militer demi jaga objektivitas & keadilan.

Menurut Jimly, penggantian tiba-tiba hingga dilantiknya Adies Kadir menunjukkan ketidaksesuaian cara seleksi.

Perwakilan CALS, Yance Arizona, menyatakan bahwa langkah hukum ini diambil untuk menguji integritas Adies Kadir yang baru saja dilantik kemarin.

Suhartoyo menegaskan, hakim MK harus independen, mandiri, dan tidak lagi terafiliasi dengan pihak mana pun.

10 nama yang lolos seleksi administrasi tersebut akan mengikuti tahapan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test pada 2-5 Maret 2026.

Mantan politikus Partai Golkar itu menegaskan turut berpeluang mengambil sikap mundur dari panel majelis hakim dalam perkara yang berkaitan dengan Golkar.

Adies Kadir berjanji memegang teguh pada UUD NKRI 1945 dan menjalankan tugas sebagai Hakim MK sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Meski begitu, waktu pasti pelantikan mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut belum ditentukan.

Menurut Sarmuji, Partai Golkar berkomitmen tidak akan mempermainkan suara rakyat yang sudah memilih dalam pemilihan umum atau pemilu.

Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa mengomentari atau menilai pemilihan Adies Kadir oleh DPR RI.

Bahlil rela melepas Adies Kadir dari Partai Golkar agar bisa mengabdi bagi negara sebagai hakim konstitusi.

Habiburokhman memastikan persetujuan terhadap Adies Kadir didukung oleh seluruh delapan fraksi DPR RI.

Komisi III sebut MK perlu sosok Hakim Konstitusi yang memiliki kapasitas dan rekam jejak mumpuni di bidang hukum.