Indeks Haji

Gus Irfan berjanji penyelenggaraan haji 2026 dilakukan dengan bersih, transparan, dan akuntabel.

Menteri Haji dan Umrah mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati dalam penggunaan anggaran haji agar tak ada kebocoran.

Pertemuan Menteri Haji dan Jaksa Agung dalam rangka koordinasi pendampingan hukum program-program yang dimiliki Kementerian Haji dan Umrah.

Kemenag dan Kemenhaj sepakat membentuk tim bersama dalam rangka transisi penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk pengalihan aset.

Anggota DPRD Mojokerto Fraksi Nasdem itu mengklaim travel haji PT Sahara Dzimirra Internasional yang dipimpinnya mendapat kuota haji sesuai aturan.

Budi menyebut, pendalaman dari hasil temuan Pansus Haji itu juga termasuk dugaan ketidaksesuaian katering yang diterima oleh jamaah haji 2024.

Penyidik KPK terus fokus untuk mendalami soal dugaan jual-beli kuota petugas haji khusus meski belum ada indikasi jual-beli kuota petugas haji reguler.

KPK mendalami proses pergeseran kuota haji reguler yang seharusnya dikelola Kemenag menjadi kuota haji khusus yang dikelola PIHK.

KPK juga menggali informasi dari sejumlah asosiasi terkait mekanisme distribusi kuota, peran, serta dugaan aliran uang ke pihak tertentu di Kemenag.

Setyo mengatakan, penetapan tersangka kasus korupsi penambahan kuota haji hanya masalah waktu karena penyidik tengah melengkapi pemberkasan.

Hasil evaluasi dan monitoring akan disampaikan ke Kementerian Haji dan Umrah terkait titik-titik rawan terjadinya kebocoran anggaran.

Budi mengingatkan KPK bisa melakukan pencegahan ke luar negeri kepada pihak-pihak yang keberadaannya dibutuhkan untuk tetap di Indonesia.

Budi mengatakan, dugaan penyalahgunaan kuota petugas haji ditemukan saat penyidik memeriksa sejumlah saksi pada Rabu (1/10/2025) lalu.

KPK memastikan upaya penahanan dan pengumuman tersangka baru dilakukan setelah perhitungan kerugian negara di kasus korupsi kuota haji tambahan rampung.

Gus Irfan menjelaskan pihaknya akan memberikan saran dan masukan terkait Kampung Haji sedangkan Danantara mengetahui teknis hingga anggaran Kampung Haji.

Gus Irfan menekankan, dengan ditetapkannya keputusan terkait BPIH, maka calon jemaah haji akan lebih cepat memproses pelunasan.

Gus Irfan mengusulkan agar antrean haji tiap daerah disamaratakan menjadi hanya selama 26,4 tahun.

Dari total anggaran Rp17 triliun, indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos besar, mulai dari transportasi udara, pemondokan, hingga konsumsi.

Perhitungan kuota haji yang tidak merujuk regulasi menyebabkan ketimpangan lama masa tunggu antardaerah.

Dahnil mengatakan fokus Kementerian Haji dan Umrah saat ini adalah pergeseran ASN dari kementerian/lembaga yang sudah ada sebelumnya.