Indeks Haji

Gus Irfan menekankan, dengan ditetapkannya keputusan terkait BPIH, maka calon jemaah haji akan lebih cepat memproses pelunasan.

Gus Irfan mengusulkan agar antrean haji tiap daerah disamaratakan menjadi hanya selama 26,4 tahun.

Dari total anggaran Rp17 triliun, indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos besar, mulai dari transportasi udara, pemondokan, hingga konsumsi.

Perhitungan kuota haji yang tidak merujuk regulasi menyebabkan ketimpangan lama masa tunggu antardaerah.

Dahnil mengatakan fokus Kementerian Haji dan Umrah saat ini adalah pergeseran ASN dari kementerian/lembaga yang sudah ada sebelumnya.

Dahnil mengatakan, Kemenhaj meminta dukungan Kejagung untuk memastikan aparatur haji yang bergabung memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

Dahnil menyebut bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan menggelar pembicaraan lebih lanjut terkait kemungkinan kuota haji tambahan 2026.

Dahnil mengatakan, kebijakan hanya 2 syarikah diambil dengan tujuan agar penyelenggaraan haji berlangsung bersih dan terbebas dari praktik korupsi.

Para petugas haji yang terpilih wajib mengikuti pelatihan di barak selama satu bulan sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Abdul mengatakan, PBNU kerap kali disebut dalam korupsi Haji karena beberapa sosok yang berkaitan dengan kasus ini terafiliasi dengan PBNU dan merugikan NU.

Penyidik KPK mendalami apakah pertemuan tersebut terjadi sebelum atau sesudah adanya Kepmen Agama RI Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan 2024.

Asep juga mengatakan, uang yang diserahkan ke KPK oleh Khalid merupakan uang yang dikembalikan dari seseorang pihak Kemenag kepada Khalid.

Asep mengatakan, KPK bekerja sama dengan PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap praktik jual-beli dan aliran uang dalam perkara haji.

Asep mengatakan, penerapan pasal TPPU akan dilakukan jika telah ditemukan kecukupan bukti dalam penanganan perkara.

Asep mengatakan, pengumpul hasil korupsi tidak dari satu orang, melainkan himpunan seperti asosiasi travel yang diserahkan bertingkat ke pejabat Kemenag

Gus Irfan tak mau pembentukan Kementerian Haji dan Umrah hanya menjadi formalitas saja.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menerangkan, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini karena proses penyidikan masih terus berjalan.

Budi menuturkan, penyidik KPK juga mendalami soal pemberian sejumlah uang dari pihak biro perjalanan ke pihak Kemenag atas pembagian kuota haji tersebut.

Tauhid hanya dimintai keterangan terkait fungsi dan tugasnya selama menjadi Bendum Amphuri dan struktur organisasi yang menaungi haji dan umroh itu.

KPK mengagendakan pemeriksaan eks Bendahara Umum Amphuri itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/9/2025).