Indeks Habiburokhman

Habiburokhman mengaku tamu di daerah dapilnya kesulitan masuk DPR karena kadang-kadang pengamanan DPR terlalu ketat sehingga merepotkan.

Habiburokhman menilai RUU Penyesuaian Pidana harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum KUHP baru diberlakukan.

Habiburokhman menyinggung bahwa DPR telah memperdebatkan isi Pasal 16 KUHAP yang baru disahkan dan disiarkan secara langsung sehingga dapat dilihat publik.

Habiburokhman membantah anggapan aparat kepolisian bisa melakukan penangkapan, penggeledahan, sampai penahanan akibat Pasal 5 KUHAP.

Habiburokhman mengatakan, KUHAP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Simak penjelasannya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan KUHAP baru membuat syarat penahanan jauh lebih objektif.

Habiburokhman mengaku heran atas klaim adanya pencatutan itu muncul empat hari setelah pembahasan UU tersebut melewat tingkat pertama.

Habiburokhman mengatakan kewenangan aparat dalam memblokir tabungan dan melakukan penyitaan, masih memerlukan izin dari majelis hakim.

Habiburokhman turut menyinggung polemik ijazah Hakim Konstitusi, Arsul Sani yang diduga palsu.

Meski begitu, Habiburokhman menyebut banyak poin penting yang sudah disepakati dan sudah dimaksimalkan di RUU KUHAP.

Habiburokhman mencontohkan kasus guru yang dipidana akibat mencubit muridnya sebagai bentuk teguran.

Ketua Komisi III DPR itu memandang setiap pelaksanaan program besar seperti MBG pasti menemukan kendala di lapangan.

Sebelum mengumpulkan kader Gerindra di Kertanegara, Prabowo melakukan reshuffle kabinet di Istana.

Habiburokhman mendesak pemerintah mengambil alih tanggung jawab nafkah keluarga korban selain menindak tegas lewat proses hukum dan kedinasan.

Habiburokhman mengatakan lokasi memasak di video yang viral tersebut merupakan posko relawan miliknya.

Habiburokhman mengatakan, RUU KUHAP tak disahkan dalam masa sidang I tahun sidang 2025-2026 karena masih banyak penolakan publik.

Habiburokhman menyinggung presiden sebelumnya dari era Habibie hingga Jokowi pernah menggunakan hak prerogatif grasi, amnesti maupun abolisi.

YLBHI tetap mempertimbangkan undangan RDPU bahas RKUHAP, kendati masukan yang disusunnya Januari lalu tak dipertimbangkan.

Pembatalan pengesahan RUU KUHAP bisa terjadi jika para penolak KUHAP berhasil meyakinkan pemimpin partai untuk membatalkan pengesahan RUU KUHAP.

Habiburokhman menjelaskan bahwa aturan penyadapan akan diatur secara tegas di produk perundang-undangan lainnya di luar KUHAP.