Indeks Habiburokhman

Hartono, pengecer bensin di Way Kanan ditangkap atas tuduhan penimbunan BBM. Kisahnya yang memicu tangis sang istri hingga debat panas di DPR RI.

Habiburokhman menegaskan aturan yang dirancang harus memiliki batasan yang jelas dan presisi.

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.

Habiburokhman mengatakan di negara maju mantan pejabat seperti Dino membatasi diri untuk mengkritik kinerja pemerintahan yang sedang berjalan.

Menurut Waketum Gerindra, bantuan hewan kurban itu merupakan bentuk kehadiran negara membantu masyarakat pada Iduladha.

Panja RUU Polri kawal 8 poin perubahan regulasi, termasuk penguatan fungsi pengawasan internal dan aturan batas usia pensiun anggota.

Habiburokhman membela pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya dengan menyatakan tidak semua kritik dinyatakan positif sambil menyinggung kritik Saiful Mujani.

Pemanggilan dilakukan di tengah kritik Komisi III DPR RI terhadap Kejari Karo yang dinilai membangun narasi keliru dalam penanganan perkara Amsal Sitepu.

Komisi III juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak semata-mata berpegang pada pendekatan formal dalam menangani perkara.

Habiburokhman mengapresiasi atensi publik terhadap kasus penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus, tetapi ingatkan bahaya salah sasaran pelaku.

Habiburokhman menyatakan Komisi III DPR RI akan terus mengawal proses hukum melalui Raker dan RDP secara berkala dengan aparat penegak hukum.

Habiburokhman murka dan marah ketika perwakilan pengembang meminta agar tidak dipotong penjelasan keputusan RDPU terkait akses mushala di perumahan Bekasi.

Habiburokhman mengungkapkan isu soal loyalitas Kapolri muncul dari tokoh yang pada masa politik 2024 lalu berseberangan dengan Presiden Prabowo.

Tidak boleh ada masyarakat yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil dalam proses hukum.

Dia juga menyebut anggapan Kompolnas sebagai lembaga pengawas sebagai bentuk salah kaprah. Apalagi kalau masyrakat melihat Kompolnas seperti LSM.

Menurut Habiburokhman, vonis Laras menjadi contoh konkret bagaimana hukum pidana kini bergerak ke arah yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

Pemerintah menjanjikan aturan turunan KUHAP segera rampung sebelum Januari 2026.

Pernyataan Habiburokhman soal, "Koalisi Pemalas" karena tak menyaksikan perdebatan live streaming mereka, tak mengubah fakta kalau KUHAP bermasalah.

Habiburokhman ingin agar pertemuan antara Komisi III dan LSM itu digelar secara terbuka untuk umum dengan disiarkan ke publik agar transparan.

Koalisi Masyarakat Sipil berdalih sedari awal mereka telah menyampaikan perubahan KUHAP harus fundamental dan menyentuh akar.