Indeks Gibran Rakabuming Raka

Potensi kemenyan saat ini belum cukup kuat untuk menjadikannya sebagai prioritas dalam kebijakan hilirisasi nasional.

Pengentasan kemiskinan ekstrem kini berada di bawah komando Menko PM, Muhaimin Iskandar. Bagaimana Cak Imin akan menyelesaikan tugas besar ini?

Wakil Presiden, Gibran, menyatakan dirinya siap berkantor di Papua untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua.

Hugo menekankan bahwa Papua banyak masalah yang perlu ditangani secara lebih manusiawi dan pemerintah tidak boleh sekadar bangun kantor.

Wapres Gibran Rakabuming diisukan akan berkantor di Papua. Benarkah Gibran akan berkantor di Papua? Simak penjelasannya.

Yusril mengklarifikasi soal pernyataannya bahwa Gibran akan berkantor di Papua tentang penugasan dari Presiden Prabowo untuk percepatan pembangunan Papua.

Tito mengatakan, Gibran menjabat sebagai koordinator pembangunan Papua sesuai amanat UU Otonomi Khusus Papua, termasuk ketentuan berkantor.

Said Abdullah menegaskan bahwa putusan DPP PDIP memecat Gibran sudah bersifat final, mengikat dan tak akan ada perubahan.

Gibran Rakabuming Raka, meminta PSBI untuk tetap mengkritisi pemerintah meskipun mendukung Prabowo-Gibran sejak Pilpres 2024.

Gibran pun berkelakar bahwa dirinya mendapat surat pemecatan nomor 28 dari PDIP, sementara Effendi Simbolon mendapat surat pemecatan nomor 26.

Gibran juga meninjau pencarian korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Forum Purnawirawan TNI akan menduduki MPR apabila surat usulan pemakzulan Gibran dari jabatannya Wakil Presiden, tak kunjung direspons.

Refly Harun menyebut dua cara memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, diminta segera memproses surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Indonesia.

Tidak ada proses hukum terhadap Tiga mahasiswa yang menerobos kerumunan saat kunjungan Gibran.

Jokowi mengingatkan seluruh pihak untuk mengikuti sistem ketatanegaraan dan mekanisme yang ada.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengaku dirinya belum sempat membaca isi surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

MPR RI menunggu tindak lanjut DPR RI dalam melakukan pembahasan surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.

Isu pemakzulan Gibran Rakabuming terus menguat. Bagaimana hukum kita mengatur soal pemakzulan wakil presiden?

Bambang Pacul merespons ihwal permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.