Indeks Fadli Zon

Ahli hukum pidana dari UGM Sigit Riyanto menilai pertemuan Fadli dengan hakim berpotensi melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Fadli menyayangkan kekerasan yang dialami oleh petugas KPK, apalagi ketika mereka sedang menjalankan tugas.

Sigit khawatir upaya Fadli justru menimbulkan pandangan pilih kasih, apalagi harus datang ke pengadilan sebagai Anggota DPR.

Fadli Zon mengatakan sebagai seorang anggota DPR tidak dapat mengintervensi hukum.

Kemenpora mengklaim sudah memperhitungkan dampak dan respons masyarakat terhadap surat edaran soal imbauan menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop. 

Sejak menjalani kasus hingga menjelang eksekusi, Buni Yani meminta pengawalan Wakik Ketua DPR RI.

Kedatangan Buni Yani ke DPR untuk mengadukan rencana eksekusi dari Kejaksaan setelah kasasi ditolak Mahkamah Agung.

Fadli Zon menilai imbaun kemenpora tidak perlu, dan hanya dilakukan dengan grasa-grusu.

Fadli Zon mempertanyakan ketentuan uji kompetensi musisi dalam RUU Permusikan. Menurut Fadli, setiap orang bisa menjadi musikus tanpa harus mengikuti uji kompetensi.

Fadli Zon menganggap vonis terhadap Ahmad Dhani merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat. Namun, dia tidak menganggap vonis itu membuktikan UU ITE patut direvisi.

Arsul Sani menantan Fadli Zon dan Fraksi Gerindra menginisiasi revisi UU ITE. Pernyataan Asrul itu untuk menyindir kritik Fadli terhadap vonis yang diterima Ahmad Dhani. 

Fahri Hamzah menyatakan UU ITE perlu direvisi karena sejumlah pasalnya dipakai untuk membatasi kebebasan berpendapat. Dia menyatakan hal itu usai Ahmad Dhani divonis 18 bulan penjara.

Sebagai pimpinan DPR dan pimpinan partai oposisi, Fadli semestinya bisa menggerakkan partai dan koalisinya untuk menguji UU ITE di DPR.

Menurut Moeldoko, aparat penegak hukum harus serius memproses penyebaran tabloid Indonesia Barokah agar tidak ada lagi kecurigaan yang berujung pada persaingan yang tidak sehat.

Tabloid Indonesia Barokah agar tak dibakar dahulu, karena bisa menjadi barang bukti untuk penyelidikan polisi.

BPN Prabowo-Sandiaga membawa deklarasi 31 kepala daerah di Jateng dukung Jokowi ke ranah hukum. Saat ini masih mengkaji.

Waketum Partai Gerindra menilai aspirasi dari Nahdlatul Ulama soal Menteri Agama adalah hal wajar karena salah satu ormas terbesar di Indonesia.

Tak jelas batasan antara program kampanye dan program pemerintah saat Jokowi berpidato dalam sejumlah kesempatan, sehingga berpeluang menyalahgunakan kekuasaan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan untuk KPU mencari moderator dari kalangan akademisi di perguruan tinggi yang tidak memiliki hubungan politik dan independen.

“Saya kira Jokowi tidak mengerti pertanyaan Prabowo tentang konflik kepentingan, Jokowi menjawab soal aturan saja dan normatif,” kata Fadli.