tirto.id - Kubu Prabowo-Sandiaga sering menarasikan penolakan terhadap kecurangan dalam Pilpres 2019. Atas dasar itu, beberapa pihak kemudian meminta Paslon nomor urut 02 itu juga menolak hasil Pileg.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, yang mengurus perhitungan dan kecurangan Pilpres 2019 dan Pileg 2019 adalah pihak yang berbeda.
Menurut dia, yang mengurus Pilpres adalah BPN Prabowo-Sandiaga, sementara Pileg 2019 diurus oleh partai masing-masing.
"Pilpres dan Pileg itu beda. Pilpres yang ngurus BPN. Mereka yang ngurus dari berbagai komite, dari berbagai parpol. Kalau Pileg urusan partai. Beda banget. Ya kalau ada perbedaan pendapat ya biasa," kata Fadli saat ditemui di DPR RI, Jumat (17/5/2019) siang.
Menurut Fadli, Partai Gerindra juga melihat banyak kecurangan di Pileg 2019, kendati memang memiliki penanganan yang berbeda dengan kasus kecurangan di Pilpres 2019.
"Kalau Pileg ada kompetisi antar partai peserta pemilu dan internal. Ada yang menggelembungkan suara, ada yang memindahkan suara, macam-macam. Tapi beda dengan Pilpres,” kata dia.
“Soal Pileg meski ada kecurangan tentu ada mekanismenya, jadi enggak masalah. Kecurangannya tentu beda dengan Pilpres 2019 yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan," lanjut dia.
Ia bahkan menolak anggapan yang mengatakan Partai Gerindra kurang menggaungkan isu kecurangan Pileg 2019 karena berada dalam posisi yang aman masuk ke parlemen.
"Saya rasa enggak dong. Enggak. Kalau di Dapil-nya enggak ada Pileg gimana? Dan saya rasa tuntutan kepada Pilpres menolak ini bukan tuntutan final. Kan belum selesai. Masih menolak kecurangan. Artinya kami masih ingin lawan kecurangan itu," kata Fadli.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
