tirto.id - Anggota Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandiaga, Said Didu menuding Pilpres 2019 dinodai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Kecurangan terstruktur, kata Said, terjadi karena melibatkan lembaga yang memiliki struktur dari pusat hingga daerah. Dia menambahkan kecurangan itu masif lantaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut mampu mempengaruhi pilihan masyarakat.
“Fakta ini susah dibantah. Kalau dikatakan terstruktur, dilakukan oleh lembaga yang memiliki struktur, dan itu kita tahu semua, BUMN, ASN, polisi, itu organisasi-organisasi yang terstruktur," kata Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).
"Kemudian masif adalah dilaksanakan dengan masif dan menyebar karena dilakukan melalui instruksi dan jelas,” tambah Said.
Said mengatakan kecurangan secara terstruktur sudah dimulai dari kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak terselesaikan.
Dia menyebut BUMN juga dikerahkan mempengaruhi pilihan masyarakat dengan menggelontorkan dana CSR di daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong pemilih Prabowo-Sandiaga.
“Untuk dapat suara, Program Keluarga Harapan di suatu daerah turun empat hari sebelum Pilpres. Bantuan Dana Desa dipercepat. Ini sistematis sekali penggunaan APBN,” kata Said.
Menurut dia, cara-cara kecurangan dalam pemilu seperti ini mengancam kedaulatan Indonesia.
“Kalau cara-cara ini diteruskan, saya simpulkan bahwa siapa pun bisa jadi presiden asal disetujui oleh raja kecurangan yaitu cukong-cukong penguasa. Bila demikian, kedaulatan negeri ini sudah terancam,” kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Addi M Idhom
