Indeks Ekspor

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada 2019 defisit sebesar 3,2 miliar dolar AS.

Produk keramik yang untuk lantai dan dinding asal Indonesia bebas dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) Filipina.

Jika satu perusahaan tidak patuh maka tidak hanya insentif fiskal tidak dapat. Tapi ada sanksi administratif bahkan blokir.

Presiden Jokowi menilai, UMKM seharusnya memberikan porsi lebih besar untuk kontribusi ekspor.

Nilai ekspor Indonesia sepanjang November 2019 sebesar 14,04 miliar dolar AS, turun sebesar 6,17 persen dibandingkan Oktober 2019 dan 5,67 persen dibanding November 2018.

Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia mengekspor 1 juta mobil di tahun 2024.

Pemerintah dilema untuk menyetop ekspor gas Indonesia.

Ekspor jenis Completely Knock Down (CKD) alias bahan mentah mobil ekspor CKD masih tercatat tumbuh hingga 483 persen hingga 397.885 unit sejak Januari hingga Oktober 2019.

Setelah mengekspor daging ayam olahan ke Papua Nugini, Indonesia tahun ini memperluas pasar ekspor ke Jepang dan Timor Leste.

Presiden Jokowi menerima sejumlah pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) di Istana Merdeka, Kamis (21/11/2019).

Kemendag menilai RCEP sebagai peluang karena memungkinkan UMKM mengekspor barang dalam negeri ke luar

Penyumbang impor yang besar, terutama terkait impor BBM, akan ditekan hingga sekecil mungkin.

Mendag bakal mengirimkan tim ke AS dalam waktu dekat untuk merundingkan GSP.

Berbagai data ekonomi negara-negara di dunia menunjukkan penurunan. Ancaman resesi menghadang di depan mata.

Neraca dagang Indonesia mengalami tekanan cukup besar di akhir periode pertama Jokowi. Ekonom menilai kondisi ini bukanhanya imbas dari kondisi ekonomi global, melainkan juga salah kebijakan.

Cina dilanda defisit daging babi karena sebaran virus ASF. Sayang, Indonesia belum memaksimalkan potensi ekspor komoditas ini.

Kementerian Keuangan tetap menaikkan target bea keluar pada 2020 meski perlambatan ekonomi global yang berimbas pada penurunan ekspor masih terjadi. 

Bukan hukum ekonomi: kenaikan harga minyak global disebabkan oleh perang dan konflik politik.

Apsyf menyebut permasalahan industri tekstil tak hanya berkutat pada serbuan impor. Sejumlah masalah lain yang perlu diatasi adalah peningkatan daya saing hingga logistik.

Pemerintah bakal merelaksasi sejumlah aturan dan mendorong sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam dua pekan ke depan. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan peluang relokasi Industri di tengah kecamuk perang dagang Amerika Serikat dan China.