Indeks Dpr Ri

Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

Bappenas telah mengkaji keputusan presiden terkait pemindahan Ibu Kota, tetapi memperhatikan kecukupan dananya, sehingga tak ada pemborosan.

DPR mengadakan rapat pembahasan tentang penambahan pimpinan MPR dalam rapat tertutup, malam ini.

Nasdem mengakui ada pembicaraan terkait penambahan kursi pimpinan MPR RI. Namun, belum dapat disepakati terkait jumlahnya. Saat ini pimpinan MPR RI sebanyak 5 orang.

DPR RI akan meneruskan interupsi dari anggota Dapil Papua kepada institusi kepolisian agar dalang kerusuhan Papua diusut.

Saat pembahasan APBN 2018 pada Rapat Paripurna DPR RI, kursi di ruang rapat banyak yang tak terisi.

Rapat paripurna DPR RI pada Selasa (20/8/2019) diwarnai interupsi dari anggota-anggota DPR RI asal Papua dan Papua Barat.

PPP terbuka dengan opsi penambahan jumlah Ketua MPR dari UU MD3 yang mengatur dari lima Ketua menjadi 10 sesuai dengan permintaan PAN agar semua partai di parlemen terwakili.

GKR Hemas gagal menghadiri gedung DPD RI untuk mengikuti pidato kenegaraan yang disampaikan presiden terkait Hari Kemerdekaan RI ke-74, karena undangan dibatalkan sepihak.

Dengan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, tidak ada satu pun perkara pelanggaran HAM berat yang dituntaskan dalam masa pemerintahan 2014-2019.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi tidak setuju dengan pernyataan capim KPK yang menyebut LHKPN adalah konsep yang ateis.

PAN mendesak Partai Gerindra untuk menyebutkan siapa penumpang gelap yang membuat kerusuhan di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menteri BUMN Rini Soemarno diminta bertanggung jawab untuk kasus pemadaman listrik massal yang terjadi di Jabodetabek sejak Minggu kemarin hingga hari ini.

Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.

Partai pendukng Parabowo Subianto-Sandiaga Uno konsisten sebagai oposisi agar tidak memperparah dominasi partai pendukung Jokowi-Maruf di parlemen.

Suara caleg yang lolos ada yang lebih kecil dari lawan yang kemudian tak lolos. Suara partai menentukan.

Komnas Perempuan meminta pemberian amnesti untuk Baiq Nuril menjadi momentum memperbaiki sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia.

Rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril disetujui dalam rapat pleno Komisi III DPR RI. 

Komisi VIII DPR RI menegaskan, DPR dan pemerintah akan kembali membahas RUU PKS setelah selesai masa reses, yakni usai Agustus 2019.

Surat amnesti yang dikeluarkan Presiden Jokowi untuk terdakwa pelanggaran kasus UU ITE Baiq Nuril akan dibahas dalam Bamus DPR RI.