Indeks Dpr Ri

Mahasiswa kecewa karena tuntutan mereka ternyata tidak didengar anggota dewan. Mereka lantas mengeluarkan mosi tidak percaya di hadapan para politikus. 

Perwakilan mahasiswa bernegosiasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Mahasiswa memaksa bertemu dengan anggota DPR malam ini untuk menyampaikan sejumlah tuntutan.

Karena ada peluncuran buku, para mahasiswa ditolak bertemu anggota dewan.

23 anggota DPR periode 2014-2019 tersangkut korupsi. Para anggota DPR periode ini pula yang semangat merevisi Undang-Undang KPK.

Pansus Pemindahan Ibu Kota yang ditetapkan dalam paripurna DPR RI sebagai respons atas surat Presiden Jokowi.

Rapat paripurna DPR RI akan digelar Senin (16/9/2019) pukul 13.00 WIB dengan agenda laporan Komisi III soal pemilihan lima pimpinan KPK periode 2019-2023.

Jokowi mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI untuk merevisi UU KPK pada Rabu, 11 September 2019.

Selama pemerintahan Jokowi, DPR tercatat beberapa kali mengusulkan revisi UU KPK. Meski sempat ditunda pembahasannya sejak 2015, setidaknya ada tiga draf revisi UU KPK yang sempat muncul.

Persentase caleg perempuan terpilih di parlemen tidak bertambah signifikan, tapi mereka diharapkan mampu membawa aspirasi kaumnya.

Dalam waktu bersamaan KPK menghadapi dua serangan: revisi UU dan calon pimpinan diduga bermasalah tengah mengikuti seleksi tahap akhir di DPR RI.

Perempuan menjadi titik penting perubahan konsep keterwakilan di dalam demokrasi, sehingga dapat menjadi saluran aspirasi alternatif bagi isu kesetaraan gender.

Revisi UU KPK yang diusulkan DPR RI dinilai bisa melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi didesak untuk menolak usulan tersebut.

Apakah yang harus dilakukan gelandangan untuk membayar didenda? Apakah mereka harus menggelandang lebih tekun?

Komisi XI DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 32 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak Senin-Kamis (2-5/9/2019).

Saling silang usulan kenaikan BPJS Kesehatan, kepentok jalan buntu di DPR RI. Pemerintah ambil jalan pintas sahkan lewat Perpres.

Anggota DPR Komisi II Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah tidak pernah melibatkan DPR dalam pembahasan soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara & Kutai Kertanegara, Kaltim.

Pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan akan didahului pembentukan Undang-Undang (UU) baru. Pemerintah akan membahas rancangan UU itu setelah Jokowi menentukan lokasi ibu kota baru. 

Politikus Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai pemerintah mengabaikan DPR dalam proses penentuan lokasi ibu kota baru.

Fraksi Gerindra DPR RI menyoroti minimnya kontribusi belanja APBN di sejumlah sektor terhadap pertumbuhan ekonomi.