Indeks Dpr Ri

Kemenkeu masih mengkaji opsi tetap menyediakan rumah dinas bagi anggota DPR RI atau menggantinya dengan uang tunjangan.

Kepatuhan anggota DPR melaporkan LHKPN 2020 hanya 55%. Hal ini dinilai sebagai bukti komitmen mereka terhadap pemberantasan korupsi lemah.

Ibnu Mahmud Bilalludin menggantikan Hanafi Rais yang mundur pada 5 Mei 2020.

Dasco berdalih tak patuhnya anggota DPR melaporkan LHKPN 2021 ke KPK karena situasi pandemi Covid-19 yang membuat fokus anggota dewan terbagi-bagi.

Tingkat kepatuhan anggota DPR RI melaporkan LHKPN anjlok menjadi 55 persen per Juni 2021.

Naskah lengkap pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2021.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI/DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022 akan berjalan dengan protokol kesehatan ketat.

Alat pedeteksi COVID memakai metode napas, GeNose, bakal dipakai untuk syarat masuk ke gedung DPR, MPR dan DPD mulai 16 Agustus.

Pemerintah harus menyelesaikan persoalan penanganan pandemi COVID-19 & menuntaskan vaksinasi sebelum membuat roadmap hidup berdampingan dengan COVID-19.

Menurut Rahmad Handoyo, upaya mencapai target vaksinasi COVID-19 masih terkendala stok vaksin yang belum mencukupi.

Pemerintah harus segera salurkan bansos saat pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang membaik.

Fraksi PKS menilai lebih efisien Setjen DPR memanfaatkan fasilitas yang sudah dimiliki DPR RI menjadi tempat isolasi mandiri.

Anggota DPR & pegawai DPR yang positif COVID-19 akan mendapatkan paket isoman tujuh malam di hotel berbintang dengan fasilitas istimewa.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmat Handoyo menilai investigasi perlu dilakukan agar tak ada spekulasi di masyarakat mengenai penyebab kebakaran.

Anggota DPR RI diklaim mampu membantu pemerintah menggenjot vaksinasi 1 juta per hari.

DPR akhirnya mengesahkan RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna, Kamis (15/7/2021) kendati dapat banyak penolakan.

Polisi membubarkan peserta aksi penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II di depan gedung DPR, Kamis pagi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai pemerintah perlu mengevaluasi PPKM Darurat terlebih dahulu sebelum diperpanjang.

Koalisi Perempuan Indonesia ikut dalam rapat dengar pendapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Di tengah PPKM Darurat, DPR RI tetap menggelar fit and proper test terhadap 33 orang calon Duta Besar Indonesia untuk sejumlah negara.