Indeks Dpr Ri

Setiap anggotanya memiliki masa jabatan selama lima tahun dan harus menjadi anggota salah satu komisi.

Kebutuhan rakyat selama pandemi mencakup vitamin atau suplemen penguat daya tahan tubuh.

Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menilai Rektor UI Ari Kuncoro melanggar Statuta Perguruan Tinggi.

Mahasiswa kedokteran dan keperawatan agar segera diluluskan agar berperan dalam penanganan COVID-19 setelah banyak tenaga kesehatan meninggal.

Puan mengeluarkan Kementerian Perindustrian sebagai mitra Komisi VI menjadi mitra Komisi VII. Sementara Kementerian Investasi jadi mitra kerja Komisi VI.

Moeldoko mendorong DPR mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Polri dan Pemprov DKI diminta untuk berdialog dan melakukan kajian komprehensif terkait jalur sepeda permanen tersebut.

DPR RI masih mencari formulasi yang efektif untuk menanggulangi infeksi COVID-19 di lingkungan kompleks parlemen.

Terkait isi pasal penghinaan dalam draf RUU KUHP, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hal itu terlalu berlebihan.

Buwas meminta DPR membantu Bulog menyampaikan soal piutang ini kepada pemerintah agar bisa memperlancar arus kas perusahaan.

Anggota DPR dari PKS sebut kebijakan pemerintah yang mengizinkan WNA Cina saat larangan mudik menjadi tidak sensitif kepada publik.

Semalam penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin terkait suap Walkot Tanjungbalai dengan penyidik KPK.

Koalisi masyarakat sipil mendesak revisi UU ITE karena selama ini pasal di dalamnya dipakai untuk pemidanaan warga yang tidak seharusnya.

Rapat paripurna DPR juga merestui keinginan pemerintahan Joko Widodo membentuk Kementerian Investasi.

Anggaran tersebut terdiri dari untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4,931 triliun dan Satuan Kerja Setjen DPR sebesar Rp3,058 triliun.

Hingga saat ini sudah kali keempat kilang Pertamina terbakar.

Politikus PDIP Komaruddin Watubun jadi ketua Pansus RUU Otsus Papua, didampingi 3 wakil ketua dari Golkar, Gerindra, dan PKB.

DPR terus saja mendesak BOPM mengeluarkan izin uji klinis terhadap vaksin Nusantara meski secara ilmiah itu tidak memenuhi ketentuan.

Presiden Jokowi melontarkan wacana revisi UU ITE. Kini, publik disebut kecewa karena kecepatan pembahasannya tidak setara Omnibus Law.

DPR RI menegaskan, revisi UU ITE tak masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021 karena masih dikaji pemerintah.