Indeks Dpr Ri
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU TPKS Besok 23 Februari 2022
DPR RI dan pemerintah akan memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) besok.
IPW Desak Komisi III DPR Bentuk Pansus Wadas
IPW ingin DPR RI mengusut permintaan pengamanan & alasan pengerahan kepolisian ke Desa Wadas yang justru melakukan tindakan represif ke warga.
Perludem: DPR Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan Anggota KPU-Bawaslu
Perludem soroti kinerja DPR yang kembali hanya memilih 1 orang perempuan sebagai anggota KPU dan Bawaslu.
Mengusir Mitra Kerja, Menggembosi Citra DPR
Pengusiran mitra kerja dinilai justru semakin merusak citra DPR saat memperlihatkan wajah parlemen yang tak sopan dengan tamu.
Jokowi Didesak Tuntaskan Pembahasan RUU PDP dengan DPR
Kemkominfo dan DPR perlu segera menjalani komunikasi secara intens agar bentuk dari Otoritas PDP bisa segera disepakati.
DPR Diminta Penuhi Keterwakilan Perempuan Anggota KPU-Bawaslu
Koalisi Masyarakat Sipil meminta jumlah perempuan sebanyak 3 orang dari total 7 komisioner KPU dan 2 orang dari total 5 komisioner Bawaslu.
DIM RUU TPKS Rampung, Pemerintah Jamin Tak Overlapping UU Lain
Pemerintah menjamin pasal-pasal yang terdapat dalam RUU TPKS tidak akan tumpang tindih dengan peraturan dalam Undang-undang yang telah ada.
Niat DPR Revisi UU PPP Dinilai Kejar Tayang demi UU Cipta Kerja
Revisi UU PPP seharusnya ditujukan untuk melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh, bukan proses tergesa-gesa demi perbaikan UU Cipta Kerja.
DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Surpres & DIM RUU TPKS
Dasco meminta pemerintah segera mengirimkan surpres & DIM RUU TPKS ke DPR sebelum memasuki masa reses.
Revisi UU PPP demi UU Cipta Kerja, DPR Dianggap Tak Tertib Hukum
Upaya DPR merevisi UU PPP demi memperbaiki UU Cipta Kerja dianggap telah membuat pola ketatanegaraan di Indonesia menjadi tidak sehat.
Paripurna DPR Setujui Revisi UU PPP, Hanya Fraksi PKS Tak Setuju
Fraksi PKS menilai revisi UU PPP tidak hanya dilakukan dengan tujuan memberikan payung hukum terhadap perbaikan UU Cipta Kerja saja.
Peserta Rapat DPR Wajib Bawa Hasil PCR Negatif COVID-19
Kasus COVID-19 di kompleks DPR RI mencapai 223 orang per 7 Januari 2022.
89 Orang Positif COVID, DPR Perketat Prokes tanpa Lockdown
Kebijakan lockdown diambil secara inisiatif oleh tiap-tiap AKD.
DPR Desak Polisi Usut Dugaan Mafia Karantina PPLN
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menduga mafia karantina PPLN melibatkan petugas lintas tingkatan.
DPR Panggil Menhan & KSAU Terkait Perjanjian FIR dengan Singapura
DPR akan meminta penjelasan detil mengenai perjanjian ruang udara tersebut. Rencananya, pertemuan akan digelar Kamis (27/1/2022).
Jadwal Pemilu 2024 Sepakat Dilaksanakan pada 14 Februari 2024
Pemilu 2024 disetujui KPU, Kemendagri, & DPR digelar pada 14 Februari 2024 guna mengantisipasi 2 kali putaran Pemilu & Pilkada Serentak November 2024.
DPR: Kebijakan Pemerintah Harus Jelas saat Kasus COVID-19 Naik
Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara sinkron dalam menerapkan kebijakan-kebijakan saat menghadapi kenaikan kasus COVID-19.
DPR kepada Calon Kepala Otorita IKN: Jangan Sampai Proyek Mangkrak
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa tak ingin pembangunan Ibu Kota Negara menjadi proyek mangkrak.
DPR Segera Bahas UU Kekhususan Jakarta
UU tersebut akan mengatur kekhususan Jakarta setelah dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) yang diatur dalam RUU Ibu Kota Negara.
Tanpa DPRD, PKS Nilai IKN Baru akan Berjalan Tidak Demokratis
PKS menilai tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam bentuk DPRD di Ibu Kota Negara (IKN) baru bertentangan dengan UUD 1945.