Indeks Dpr Ri

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak perbaikan standar keamanan program MBG. Charles minta pemerintah setop dulu penambahan dapur baru.

Dasco meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi usai banyak kasus keracunan karena MBG.

Candaan itu dilontarkan Anggota Komisi VI DPR, Budi Sulistyono Kanang, saat rapat pembahasan RUU BUMN bersama sejumlah pakar.

Selly mengingatkan bahwa tenggat waktu pembentukan struktur Kementerian Haji dan Umrah harus rampung pekan ini sebagaimana amanat undang-undang.

Dede mengklaim Komisi III DPR telah maksimal menyeleksi calon hakim agung yang mampu menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, etika, dan moral.

Charles Honoris menyayangkan apabila ada pihak yang belum pernah berpengalaman di bidang konsumsi, justru malah menjadi mitra SPPG.

Puan mengaku belum mendengar alasan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik di tahun 2028 dan akan melihat isi kajiannya.

KSPSI meminta kepada TNI untuk mengurangi jumlah personel mereka yang bertugas dalam pengamanan Gedung MPR/DPR RI.

Direksi Garuda ungkap pangsa pasar anjlok ke level 11,2 persen dari sebelumnya sebesar 11,6 persen.

Sudding beralasan, pemberian pengawalan kepada pihak yang tidak layak karena bersifat mengganggu sehingga sebaiknya dibatasi untuk pimpinan lembaga saja.

Wamen HAM, Mugiyanto Sipin, menilai alasan aturan penahanan di dalam RUU KUHAP terlalu umum sehingga diusulkan untuk dibuat lebih spesifik.

Yahya Zaini menilai kualitas MBG yang disajikan ke murid-murid lebih terjamin kualitasnya bila sekolah terlibat dalam penyajiannya.

Sejumlah RUU yang masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 di antaranya RUU Tentang Kepolisian dan RUU Perampasan Aset.

Salah satu pemohon, Dian Prahara Batubara, menilai anggota DPR seharusnya menjadi cerminan masyarakat bahkan sejak era kampanye.

Yusril mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Rudianto menilai, keberatan keluarga melalui kuasa hukumnya hingga kejadian upaya perusakan makam cukup menjadi alasan untuk meninjau kembali kasus Arya.

RUU Pengelolaan Udara akan menjadi payung hukum permasalahan ruang udara.

Polisi mengerahkan ribuan personel mengamankan demo Ojol di DPR, hari ini.

Andreas berharap peristiwa hilangnya demonstran dalam demo tak mengulang kejadian demonstran yang hilang hingga tak pernah ditemukan lagi.

Keluarga merasa mendapat teror dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Arya Daru.