Indeks Dpr Ri

Boyamin menilai profil perusahaan pemenang tender gorden DPR mencurigakan. Senayan diminta tak melanjutkan proyek tersebut.

Selain menyoroti pergantian gorden yang tidak penting, Boyamin juga melihat adanya kejanggalan dalam proses tender yang tidak transparan.

Pemerintah didesak melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan ruang-ruang perawatan anak khususnya dengan fasilitas NICU.

DPR akan memanggi Mendag Lutfi pada Senin (25/4/2022) pekan depan, meski saat ini sudah memasuki masa reses.

Ada dua proses yang berbeda soal DOB, pemerintah pusat secara formal ingin segera menetapkan RUU ini, tapi di Papua masih ada penolakan.

Mulyanto menilai pemerintah perlu ada terobosan yang radikal agar bisa menangani tingginya Harga Eceran Tertinggi (HET) dari minyak goreng.

Anggota DPR inisial HN menonton video porno di tengah rapat vaksinasi Covid.

Komisioner OJK terpilih harus menunjukkan taringnya dalam memberantas investasi ilegal.

Komisi IX DPR ingin kemelut antara Terawan dan IDI diselesaikan dengan baik, sehingga keduanya bisa bersinergi untuk bangsa di bidang kesehatan.

Pembahasan RUU TPKS harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat, terutama perempuan, anak dan disabilitas korban kekerasan seksual.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan utuh polemik anggaran Rp48 miliar untuk gorden di rumah dinas anggota DPR.

Syarat wajib booster bagi pemudik dinilai akan menjadi masalah. Pemerintah diminta lebih arif dalam membuat kebijakan.

Raker RUU TPKS hari ini digelar bersama empat menteri, sementara RDP dilakukan bersama LBH Apik, INFID dan ICJR.

Sebelum menuju endemi COVID-19, semua harus melalui persiapan yang matang dan kesiapan dari semua pemangku kepentingan serta masyarakat.

Pengamat mengingatkan DPR bertanggung jawab terhadap pembahasan UU yang menjadi tugasnya.

Puan meminta pemerintah menormalkan kembali harga minyak goreng yang kini melambung tinggi.

Pemerintah sebagai pemegang instrumen hukum mestinya bisa tegas menertibkan pengusaha sawit ataupun produsen minyak goreng yang tak patuh aturan.

DPR meminta pemerintah menyusun ulang ketentuan prokes di masa pelonggaran aktivitas masyarakat.

Politikus PDIP berharap kementerian dan lembaga negara sudah bisa menjalankan tugas dan fungsinya di IKN Nusantara pada 2024.

Dari 4 menteri yang diminta menandatangani draf RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa, tinggal Menhan Prabowo Subianto yang belum tanda tangan.