Indeks Dpr Ri

Puan memastikan seluruh anggota dewan menjadikan setiap kritik sebagai masukan untuk menyempurnakan diri lebih baik lagi dalam memenuhi amanah rakyat.

Sebagai pemohon, Lita menegaskan tidak rela uang pajak yang dibayarkannya kepada negara digunakan untuk menanggung pembayaran pensiun bagi anggota DPR.

DPR mengingatkan kampanye negatif terkait MBG bisa membuat masyarakat takut sehingga perlu segera dilakukan perbaikan pelaksanaan MBG.

Dadan menilai, program MBG merupakan program jangka panjang sehingga penting untuk memiliki dasar hukum, seperti dalam bentuk UU.

Dasco memastikan seluruh anggota dan pimpinan DPR akan mengikuti apapun yang nantinya menjadi putusan MK.

Dasco mengklaim tingginya atensi masyarakat membuat RUU KUHAP masih belum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Sebelumnya, Komisi VI DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN dibawa ke tingkat rapat paripurna.

Puan menegaskan peristiwa ini menjadi peringatan keras untuk pemerintah soal standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan RI.

MK meminta DPR membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru agar sinkron dengan substansi dalam UU Nomor 6 Tahun 2203 tentang Cipta Kerja.

Tuntutan ekshumasi tersebut dilayangkan agar kasus kematian Arya Daru segera menemukan titik terang.

Nicholay menyebut nantinya dia juga akan memaparkan sejumlah kejanggalan yang ditemukan di lapangan terkait tewasnya kliennya selain keberadaan kontrasepsi.

Tak cuma BGN, Komisi IX DPR RI juga akan mengundang BPOM, BKKBN, hingga Kemenkes untuk membahas banyaknya kasus keracunan akibat MBG.

Irma Suryani mengingatkan pengisian posisi strategis di BGN jangan sampai ada unsur balas budi di dalamnya.

Irma Suryani menilai sertifikasi higienis bisa menjadi ajang jual beli sehingga tak yakin jadi solusi menekan jumlah kasus keracunan MBG.

Irma Suryani Chaniago tak setuju wacana moratorium atau penghentian sementara program MBG imbas rentetan kasus keracunan.

Yeni memandang Pasal Nomor 208 Ayat 1 revisi RUU KUHAP masih terbilang rawan bagi penyandang disabilitas mental karena khawatir tak dipertimbangkan hakim.

Nurhadi mengusulkan pembatasan jumlah porsi makanan untuk MBG per dapur maksimal 2.000 porsi per hari agar tidak terjadi keracunan massal MBG.

Terdapat 11 poin penting dalam RUU BUMN yang baru disepakati DPR untuk dibawa ke paripurna. Simak poin pentingnya, termasuk soal nasib Kementerian BUMN.

Panja RUU BUMN menyetujui 11 poin perubahan, salah satunya perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Mewakili pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyepakati agar RUU tersebut dilanjutkan ke tingkat II atau paripurna DPR RI.