Indeks Dpr-ri

Menurut Akbar, pemaksaan semacam itu bisa memperlemah posisi KPK dalam memberantas korupsi.

Pansus Hak Angket KPK meminta penambahan masa kerja karena merasa masih perlu untuk mendalami temuan-temuan mereka.

Namun, Agus mengatakan surat tersebut bisa dinyatakan sah karena sistem yang berlaku di Pimpinan DPR adalah kolektif kolegial.

Meski banyak anggota DPR RI melaporkan harta kekayaannya, namun masih banyak anggota DPRD yang belum melakukan hal ini.

Kasus yang dialami bayi Debora seharusnya tidak terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target pelaksanaan jaminan kesehatan universal.

Ini adalah pemanggilan pertama Novanto semenjak ia ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 lalu.

Sidang praperadilan itu akan dipimpin oleh hakim tunggal Chepy Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Bambang, setiap anggota DPR memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) dalam mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan fungsi tugasnya.

Menurut Arsul, mindset KPK selama ini selalu merasa benar karena mendapat dukungan yang tinggi dari LSM.

Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan akan melayangkan surat kepada pimpinan KPK sebelum 28 September.

Anggaran kunjungan ke luar negeri anggota DPR diusulkan naik dari Rp201,7 miliar menjadi Rp343,5 miliar karena mengikuti kurs Dolar.

Komisi II DPR RI akan memanggil Rektor IPDN Ermaya dan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk dimintai penjelasan mengenai insiden kekerasan itu.

KPK mengatakan kehadiran Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman pada rapat Pansus Hak Angket KPK bukan mewakili kelembagaan KPK.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman mengaku dirinya diasingkan oleh penyidik KPK lainnya.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman membantah meminta uang pengamanan kasus korupsi e-KTP senilai Rp2 miliar.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menyatakan ada dugaan mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

DPR minta pihak-pihak yang melakukan plagiat ditindak tegas.

ICW menilai panitia khusus hak angket KPK di DPR RI hanya mencari-cari kesalahan KPK.

Pansus Hak Angket KPK meminta keterangan LPSK terkait UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban soal kewenangan mengelola rumah aman (safe house).

Menanggapi kesimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang mengarah pada revisi UU No.30/2002 tentang KPK, Wapres meminta revisi UU harus mengarah pada penguatan lembaga antirasuah tersebut.