Indeks Dpr-ri

Presiden memaparkan pencapaian lembaga-lembaga negara hingga saat ini, misalnya seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Jokowi juga mengingatkan agar jangan cepat berpuas diri.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi menyusul terpilihnya BPK RI menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020.

Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak hadir dalam sidang tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (16/8/2017).

Untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengenakan baju adat Bugis dan JK mengenakan adat Jawa Tengah saat ahdiri Sidang Tahunan MPR RI. Apa makna di balik penampilannya ini?

Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, mempunyai kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain.

PAN menolak pembangunan apartemen di DPR karena terkesan elitis dan bermalas-malasan sehingga tidak tepat disematkan ke anggota dewan.

Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan (Bugis) sedangkan Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat Jawa hadiri Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2017).

Pihak Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Senayan bila terjadi kemacetan menjelang Sidang tahunan MPR RI.

Sejumlah panser dan helikopter disiagakan di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu, menjelang Sidang Tahunan MPR RI.

Kondisi gedung DPR RI saat ini dinilai masih terbilang cukup mewah. Ditakutkan, proyek gedung baru dan apartemen DPR akan disalahgunakan seperti proyek e-KTP.

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden menyambut HUT RI ke-72, Jokowi membacakan hasil kinerja DPR.

Wakil Ketua Fraksi PAN menekankan agar kinerja legislasi semakin meningkat ke depannya antara pemerintah dan anggota DPR perlu untuk duduk bersama menentukan kembali prioritas.

Hari ini Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga negara di depan Sidang Tahunan MPR RI.

Dalam transkrip yang dibuat KPK, Miryam mengaku bahwa Komisi III sering memanggil orang-orang DPR yang terkena 'masalah'.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut, wacana pembangunan apartemen muncul setelah rencana membangun mal di tanah milik Setneg ditolak.

Formappi meminta DPR memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun anggaran 2018.

Koordinator aksi FITRA Apung Widadi menganggap pengajuan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp5,7 triliun terlalu besar di tengah masa defisit negara.

Wapres mengatakan, pada 2010 lalu rumah-rumah DPR di Kalibata sudah pernah diperbaiki. DPR diminta memanfaatkan rumah-rumah itu dan tidak membangun gedung baru, karena pemerintah juga masih memberlakukan moratorium.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta DPR untuk memastikan usulan kenaikan anggaran RP5,7 T bukan untuk kepentingan pribadi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, anggaran Rp5,7 T itu bukanlah anggaran final, karena keputusan anggaran akan dilakukan saat rapat paripurna dan menunggu pidato Presiden soal nota keuangan.