tirto.id - Anggaran kunjungan ke luar negeri anggota DPR diusulkan naik dari Rp201,7 miliar menjadi Rp343,5 miliar. Kenaikan ini, menurut DPR, disebabkan naiknya kurs Dolar.
"Dalam pleno BURT ada asumsi yang membuat itu lebih meningkat karena, terkait dengan kurs dolar," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Komplek DPR Senayan, Kamis (31/8/2017).
Selain itu, Taufik juga menyatakan dari informasi yang diterimanya dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, kenaikan anggaran juga dikarenakan adanya peningkatan hubungan kerja luar negeri DPR.
"Tapi ini masih berbentuk draf. Masih perencanaan. Terkait RAPBN 2018 nanti akan dikritisi lagi di Banggar," kata Taufik.
Selanjutnya, Taufik pun menjelaskan tidak ada pembagian jatah kunjungan kerja yang spesifik di antara Alat Kelengkapan DPR (AKD). Melainkan, tergantung dari Prolegnas dan kebutuhan hubungan kerja masing-masing komisi.
"Tentu kalau intensitas Komisi I paling intens ke luar negeri. Karena hubungan kerja mereka memang banyak dengan Kemenlu dan badan luar negeri lainnya," kata Taufik.
Sementara itu, Ketua BURT DPR Anton Sihombing saat dikonfirmasi mengenai kenaikan anggaran ini, membenarkan hal itu. Menurutnya, itu telah disepakati tiga bulan lalu.
"Kenaikan anggaran itu, satu, karena dulu sempat ada moratorium perjalanan ke luar negeri. Kedua, perubahan kurs. Ketiga, SDM, harga tiket naik. Semuanya naik," kata Anton di Komplek DPR Senayan, Kamis (31/8/2017).
Dirinya pun menolak kenaikan anggaran ini dituduhkan menjadi proyek anggota DPR. Karena, menurutnya, sekarang semua proses sudah terbuka dan telah sesuai dengan prosedur yang ada.
"Itu keputusan. Kalau keputusan ya kami jalankan. Eselon empat saja yang ke luar negeri tidak diributin, tapi ini DPR diributin," kata Anton.
Dalam Rapat Paripurna RAPBN 2018 hari ini, Menkeu Sri Mulyani meminta agar anggaran tidak diperuntukkan kepada hal-hal yang tidak menjadi prioritas program kerja pemerintah.
Menanggapi hal itu, Anton menyatakan kunjungan ke luar negeri merupakan sebuah kebutuhan yang memang diperlukan untuk meningkatkan kinerja DPR.
"Perlu sekali. Badan-badan yang lain juga keluar negeri. Itu sudah peraturan," kata Anton.
Baru-baru ini, Komisi X DPR melakukan kunjungan ke Jerman. Anton pun menyatakan kunjungan tersebut tidak lebih dari studi banding demi perbaikan sistem kerja di parlemen.
"Itu adalah untuk mempelajari administrasi dan tata kelola parlemen di sana untuk pengayaan kita," kata Anton.
Sehingga, dirinya menolak anggapan bahwa kunjungan tersebut adalah untuk studi banding pembangunan gedung DPR.
"Kalau gedung itu kan sudah saya bilang urusannya kesekjenan dan pemerintah. Jangan diputarbalikkan," kata Anton.
Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Paripurna RAPBN 2018 hari ini, anggaran belanja negara ditargetkan mencapai Rp2.204,4 triliun dengan target inflasi 3,0 persen. Dengan nilai tukar sebesar Rp13.200 rupiah per Dolar AS.
Sedangkan rencana belanja negara di APBN 2017 sebesar 2.133,2 triliun rupiah dengan angka inflasi 4,0 persen dan nilai tukar sebesar Rp13.300 per Dolar AS.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
