Indeks Dpr-ri

Formappi meminta DPR memperbaiki kinerjanya terlebih dahulu sebelum mengusulkan kenaikan anggaran pada tahun anggaran 2018.

Koordinator aksi FITRA Apung Widadi menganggap pengajuan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp5,7 triliun terlalu besar di tengah masa defisit negara.

Wapres mengatakan, pada 2010 lalu rumah-rumah DPR di Kalibata sudah pernah diperbaiki. DPR diminta memanfaatkan rumah-rumah itu dan tidak membangun gedung baru, karena pemerintah juga masih memberlakukan moratorium.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta DPR untuk memastikan usulan kenaikan anggaran RP5,7 T bukan untuk kepentingan pribadi.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, anggaran Rp5,7 T itu bukanlah anggaran final, karena keputusan anggaran akan dilakukan saat rapat paripurna dan menunggu pidato Presiden soal nota keuangan.

Pembangunan apartemen dinilai akan meningkatkan kehadiran anggota DPR saat rapat paripurna.

Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin mengaku tidak mengetahui kenaikan anggaran DPR sebesar 5,7 triliun untuk 2018, yang salah satunya digunakan untuk membangun gedung baru DPR.

Ketua Umum DPP-PPP Romahurmuziy menilai pembangunan gedung baru parlemen serta apartemen untuk anggota DPRI belum diperlukan saat ini.

Tim Pansus Hak Angket KPK hari ini mengunjungi dua lokasi safe house yang disebut oleh saksi kasus suap Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa sebagai rumah sekap.

Dalam dakwaan Melchias Marcus Mekeng disebut menerima sejumlah 1,4 juta dolar AS.

KPK menyatakan bahwa Pansus Hak Angket KPK tidak perlu meributkan soal "safe house" saksi KPK.

Menurut Sarifuddin, alasan keduabelas politisi itu pindah karena merasa cita-cita politiknya terhambat di partai sebelumnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pansus hak angket KPK tidak beraktivitas setelah persidangan perdana uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.

Rhenald Kasali menekankan pentingnya regulasi untuk menyambut generasi baru dan perubahan bisnis karena revolusi digital.

Fraksi Partai Gerindra di DPR menekankan wacana dari Presiden Jokowi untuk memakai dana ibadah haji sebagai investasi infrastruktur dinilai sangat berbahaya.

KPK mengimbau Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK menghormati proses peradilan e-KTP yang sedang berlangsung.

DPR menilai tidak ada relevansi antara kehadiran Adhyaksa di acara HTI dengan organisasi Pramuka.

Meski ditinggalkan oleh Gerindra dan PAN, PDIP dan NasDem mengaku tetap akan bertahan di Pansus Hak Angket KPK.

Badan Anggaran DPR setuju RUU tentang Perubahan APBN Tahun 2017 dibawa ke Rapat Paripurna dan disepakati menjadi undang-undang.

KPK menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengganti identitas Niko Panji Tirtayasa, salah satu saksi dalam kasus korupsi mantan Ketua MK Akil Mochtar.