Indeks Dpr-ri

Anggaran kunjungan ke luar negeri anggota DPR diusulkan naik dari Rp201,7 miliar menjadi Rp343,5 miliar karena mengikuti kurs Dolar.

Komisi II DPR RI akan memanggil Rektor IPDN Ermaya dan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk dimintai penjelasan mengenai insiden kekerasan itu.

KPK mengatakan kehadiran Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman pada rapat Pansus Hak Angket KPK bukan mewakili kelembagaan KPK.

Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman mengaku dirinya diasingkan oleh penyidik KPK lainnya.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman membantah meminta uang pengamanan kasus korupsi e-KTP senilai Rp2 miliar.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menyatakan ada dugaan mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

DPR minta pihak-pihak yang melakukan plagiat ditindak tegas.

Pansus Hak Angket KPK meminta keterangan LPSK terkait UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban soal kewenangan mengelola rumah aman (safe house).

ICW menilai panitia khusus hak angket KPK di DPR RI hanya mencari-cari kesalahan KPK.

Menanggapi kesimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang mengarah pada revisi UU No.30/2002 tentang KPK, Wapres meminta revisi UU harus mengarah pada penguatan lembaga antirasuah tersebut.

DPR mendapatkan jatah Rp600 miliar dari total anggaran Rp5,7 triliun untuk penataan kawasan parlemen dalam RAPBN 2018, tidak termasuk untuk pembangunan apartemen.

Meskipun membatalkan wacana pembangunan apartemen anggota DPR, namun Setya Novanto masih mempertimbangkan pembangunan gedung DPR.

Pimpinan DPR RI membatalkan wacana pembangunan apartemen untuk anggota DPR.

Pansus Hak Angket KPK akan memanggil KPK untuk mengklarifikasi hasil kesimpulan sementara yang diperoleh Pansus sebelum diambil kesimpulan akhir.

Tim Pansus Hak Angket KPK di DPR menemukan empat poin krusial mengenai kinerja lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Yandri bahkan mengatakan bahwa kata “apartemen” saja sudah mencerminkan ketidakberpihakan kepada rakyat dan kata-kata itu disandingkan dengan hal-hal yang mewah.

Tiga pimpinan DPR RI menyampaikan penilaian berbeda mengenai isi pidato Presiden Joko Widodo mengenai nota keuangan dan RAPBN 2018 di Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini. 

Fahri Hamzah menilai rencana pemerintah mengalihkan dana subsidi ke sektor produktif bisa mengancam neraca keuangan rumah tangga rakyat.

Jokowi mengatakan korupsi merupakan salah satu penyebab utama tergerusnya daya saing Indonesia. Padahal daya saing merupakan faktor kunci untuk membuat Indonesia maju.

Presiden Jokowi dan istri, Wakil Presiden Yusuf Kala dan istri berfoto bersama usai Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta.