Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan menyerahkan pengambilan keputusan mengenai masa depan proyek reklamasi teluk Jakarta kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Di bawah pimpinan musisi Addie MS, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat dan warga menyanyikan lagu-lagu nasional di halaman depan Balai Kota DKI Jakarta.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berupaya menenangkan massa pendukung Ahok yang menggelar aksi protes di depan Rutan Cipinang pada Selasa malam. Djarot juga meminta mereka segera pulang dan menyudahi aksinya.
Djarot Saiful Hidayat membeberkan sejumlah proyek penting yang akan dipercepat pengerjaannya selama dia menggantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku telah menerima pesan dari Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mempercepat pelaksanaan sejumlah program pemerintahan di ibu kota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpesan pada Basuki Tjahaja Purnama agar tetap sabar dan menghormati putusan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.
Mendagri Tjahjo Kumolo akan menyampaikan surat penugasan kepada Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat untuk menjabat sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta pada Selasa sore.
Menurut Djarot, pembebasan retribusi sudah dilakukan sejak setahun yang lalu pada tahun 2016 ketika mendapatkan pengaduan dan kemudian langsung ditindaklanjuti.
Jak Grosir akan dibangun oleh PD. Pasar jaya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Nantinya, penjual toko kelontong dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga murah di tempat tersebut.
Kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Parkir Meter menunjukkan, Parkir Meter telah memberikan kepastian dan rasa aman bagi pemilik kendaraan.
Saat ini, Pemprov DKI telah membebaskan BPHTB untuk NJOP di bawah Rp1 miliar. Pembebasan itu berlaku efektif sejak 21 Oktober 2016, bersamaan dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016.
Permasalah UMP menurut Djarot sebaiknya dibicarakan dalam forum tripartit. Perwakilan pememerintah, pengusaha, dan buruh dapat duduk bersama membahas solusi dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan termasuk UMP.