Menuju konten utama

Djarot Ubah Kebiasaan Ahok Terima Aduan Warga

Djarot mengubah kebiasaan Ahok dalam menerima aduan warga. Plt Gubernur Jakarta itu tidak langsung menjawab aduan warga, melainkan dengan memerintahkan SKPD Jakarta untuk memberikan layanan secara langsung.

Djarot Ubah Kebiasaan Ahok Terima Aduan Warga
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) bersiap memberikan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta kepada Wagub Djarot Saiful Hidayat (kiri) di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/5). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

tirto.id - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan bagi warga di Pendopo Balai Kota. Berbeda dengan yang dilakukan Ahok, kini aduan warga di Balai Kota akan langsung ditangani oleh dinas-dinas terkait.

"Kemarin kan Pak Ahok saking baiknya itu semuanya. Abis ngomong kesehatan, pendidikan, sengketa tanah. Pusing ini. Oleh sebab itu, kita jadikan kelompok-kelompok seperti itu. Artinya saya cek tertib, bagus, fokus," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (12/5/2017).

Djarot juga mengatakan, pelayanan tersebut akan terus dilayani dengan orang yang sama sehingga penanganan masalah akan lebih terfokus dan mudah dipertanggungjawabkan.

"Saya minta petugasnya itu tidak ganti-ganti. Dia mendapatkan surat perintah tugas dari SKPD-nya supaya kalau terjadi apa-apa enak pertanggungjawabannya. Siapa yang bertugas itu, namanya jelas gitu ya, yang menghilangkan, macam-macam, dia enggak ngurusin, dia enggak tindaklanjutin, gampang," ujar Djarot.

Dengan sistem tersebut, pelayanan warga di Balai Kota memang terlihat lebih tertib. Sejak pukul 07.30 WIB, warga yang datang ke Balai Kota untuk mengeluhkan persoalan langsung diarahkan ke meja-meja pelayanan yang ada di Pendopo Balai Kota tanpa harus mengantre.

Ada lima meja yang disediakan untuk melayani warga. Tiap meja dilayani oleh dua orang petugas SKPD dan diletakkan papan nama dinas bersangkutan. Meski tak jauh berbeda dengan pelayanan sebelumnya, Djarot mengakui bahwa masih ada beberapa warga yang belum terbiasa dengan model pengaduan tersebut. Sehingga pelayanan tersebut belum terlalu optimal dibandingkan dengan yang sebelumnya

"Masih banyak yang belum tahu ya, kadang-kadang nyasar. Misalnya pendidikan nyasar ke kesehatan, tanah nyasar ke masalah pendidikan. Persoalan perizinan nyasar. Nanti ke depan kita lagi mikir, supaya lebih fokus lagi, itu kita bikin per hari dan mereka harus tahu," ungkapnya.

Bima Kutum Sri (39), petugas Dinas kesehatan yang ada di meja pelayanan mengatakan, aduan warga diterima di hari aktif dan pada saat jam kerja. Namun, bagi warga yang datang di pagi hari, aduannya akan langsung diproses dan dapat segera didisposisi oleh Plt Gubernur Djarot.

"Ini kan sama seperti sebelumnya. Kalau pagi langsung didisposisi sama Pak Djarot. Tapi kita terima terus pada jam-jam kerja," ungkap dia.

Warga yang mengadu ke balai kota harus mengisi blangko aduan yang telah disediakan oleh petugas. Di blangko tersebut warga diharuskan mengisi identitas pada kolom yang tertera. Nantinya, aduan akan diproses oleh petugas dan jika telah mendapat disposisi dari Djarot, warga akan dihubungi langsung oleh petugas.

"Biasanya tergantung masalahnya mas. Ada yang bisa sampai seminggu baru dihubungi. Karena berkasnya kan banyak. Tapi kalau cuma cara pendaftaran sama pertanyaan-pertanyaan umum, bisa langsung kita proses," katanya.

Untuk dinas kesehatan sendiri, Bima mengatakan hingga pukul 10.00 WIB tadi telah menerima 7 aduan warga. Rata-rata aduan tersebut terkait dengan pendaftaran dan pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca juga artikel terkait SIDANG AHOK atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Politik
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Agung DH