Indeks djarot saiful hidayat

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berencana menemui mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama usai dilantik Presiden Joko Widodo hari ini.

DPRD DKI Jakarta meminta Djarot Saiful Hidayat yang resmi menjabat Gubernur DKI Jakarta bekerja cepat seperti saat Ahok masih menjabat Gubernur.

Anies mengucapkan selamat dan berharap Djarot bisa menyelesaikan program-program yang tersisa.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan selama menyandang jabatan gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap Gubernur DKI Jakarta terpilih menyampaikan masukan melalui lembaga-lembaga pemerintah resmi.

Jika Djarot masih berstatus Plt hingga Oktober, maka kinerja Pemprov DKI Jakarta akan terhambat.

Djarot Saiful Hidayat akan dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis pagi.

Djarot Saiful Hidayat meminta PLN dan PDAM memutus aliran ke bangunan-bangunan liar di Kalijodo. Ia tak mau berburuk sangka terhadap kedua instasi itu.

Djarot tetap meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik, sehingga masalah itu benar-benar tuntas dan tidak muncul masalah baru.

Djarot mengatakan apabila yang dituntut adalah status sebagai karyawan tetap, maka seharusnya hal tersebut disampaikan secara baik-baik.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjadi gubernur definitif pada 15 Juni 2017.

Djarot menjelaskan, dibuatnya Perda RPTRA bukan berarti ia berprasangka dengan pemerintahan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menggandeng Badan Amil Zakat dan Infaq Sedekah (Bazis) untuk memperbanyak jumlah sasaran program bedah rumah milik warga miskin.

Besaran operasional untuk ketua RT yang sebelumnya Rp975.000 akan naik menjadi Rp1,5 juta, sedangkan untuk ketua RW yang sebelumnya Rp1,2 juta akan naik menjadi Rp2 juta.

"Boleh enggak RPTRA jadi tempat kegiatan keagamaan? Tidak boleh, karena RPTRA itu berfungsi sebagai simbol, tempat berbagai masyarakat bisa berkumpul apapun agamanya dan latar belakangnya," kata Djarot.

Bangunan semi permanen di dekat RPTRA Kalijodo sempat menghilang. Tapi setelah Ahok tumbang di Pilkada DKI Jakarta, bangunan itu kembali menjamur.

Saat ini sejumlah RPTRA di Jakarta belum memiliki SK pengelolaan.

Mendagri sudah menyerahkan surat kepada Mensesneg terkait dengan hasil rapat paripurna istimewa DPRD mengenai pemberhentian Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dan tinggal menunggu Keppres agar Djarot dilantik sebagai gubernur definitif.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi maraknya aksi persekusi dan harus menindak tegas pelaku aksi tersebut.

Margarito Kamis mengatakan tak ada yang salah dengan pemberhentian Ahok. Sebab, diberhentikannya Ahok bukan didasarkan pada proses hukum yang ia tempuh di pengadilan, melainkan pengunduran diri.