Menuju konten utama

Djarot Usulkan Kenaikan Dana Operasional RT/RW ke APBD P

Besaran operasional untuk ketua RT yang sebelumnya Rp975.000 akan naik menjadi Rp1,5 juta, sedangkan untuk ketua RW yang sebelumnya Rp1,2 juta akan naik menjadi Rp2 juta.

Djarot Usulkan Kenaikan Dana Operasional RT/RW ke APBD P
Djarot Saiful Hidayat bergegas seusai menjenguk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengusulkan kenaikan biaya operasional RT/RW dalam Anggaran Pegeluaran dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2017.

Ia menyebutkan, besaran operasional untuk ketua RT yang sebelumnya Rp975.000 akan naik menjadi Rp1,5 juta, sedangkan untuk ketua RW yang sebelumnya Rp1,2 juta akan naik menjadi Rp2 juta.

"Ada yang tanya, Pak katanya dana operasional RT/RW dinaikan? Iya. Sekarang kita naikan dan sedang kita bahas di APBD-P. Untuk ketua RW 2 juta dan RT 1,5 juta," kata Djarot dalam acara silaturahmi di Masjid Hasyim Asari, Jakarta Barat, Rabu (7/6/2017).

Namun ia menegaskan, kenaikan operasional tersebut bukan tanpa syarat. Nantinya Ketua RT/RW akan diwajibkan untuk mengisi Indikator Kinerja Utama atau Key Performance Indicator (KPI) yang berfungsi untuk mengukur performa dan kinerja mereka masing-masing.

"Berarti lapor indikatornya apa. Itemnya ada. Untuk ketentraman masyarakat, pelayanan masyarakat, kebersihan, ditulis di situ di laporkan di situ," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mewajibkan RT dan RW melapor melalui media Qlue seperti dijelaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 903 Tahun 2016. Namun, aturan tersebut dihapus karena banyak menuai kritik.

Sebelum cuti kampanye Pilkada Jakarta putaran kedua, Pergub tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW di DKI Jakarta itu dicabut oleh Ahok.

Karena tidak ada intensif bagi ketua RT dan RW itulah, Pemprov kemudian menaikan dana oprasional untuk ketua RT/RW. Meski demikian, ia meminta agar ketua RT dan RW tetap bekerja dengan ikhlas dan sukarela.

"Begitu anggarannya masuk langsung bisa dicairkan kepada RT/RW untuk biaya operasional. Tapi RT/RW sifatnya sukarela," kata Ahok

"Memang betul ada pasukan kuning, hijau, putih, biru betul, tapi RT/RW bersama warga juga punya tanggungjawab untuk membantu kami. Membantu warga sekitar ubtuk membersihkan dan mengamankan daerah masing-masing. Karena, kalau semua ditangani oleh pemerintah, tentu bisa. Tapi hasilnya tidak akan maksimal," imbuh Ahok.

Baca juga artikel terkait PLT GUBERNUR DKI atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Politik
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto