Indeks Direktorat Jenderal Pajak

Penahanan terhadap FAF dilakukan usai polisi menangkap dan memeriksanya pada Senin (26/8/2024) kemarin.

DJP juga berencana menagih piutang atau tunggakan pajak senilai Rp12,7 triliun pada tahun ini.

Pemerintah mencatat penerimaan dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) e-commerce sebesar Rp16,9 triliun selama 2021 sampai dengan 2023.

DJP dan BNI menyelenggarakan Kampanye Simpatik perpajakan untuk masyarakat dan UMKM bernama Spectaxcular 2023.

Kemenkeu menaikkan batas penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp5 juta per bulan atau kumulatif Rp60 juta per tahun.

Kemenkeu melaporkan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mencapai sebanyak 16,82 juta Wajib Pajak (WP) per 24 November 2022.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menetapkan sebanyak 50 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Agustus ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas.

Ajib Hamdani mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengejar data-data Warga Negara Indonesia (WNI) belum tersentuh pajak.

Kementerian Keuangan resmi mengatur penggunaan format baru NPWP. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022.

Pemerintah berhasil menghimpun Rp7,1 triliun dari pengenaan PPN atas pemanfaatan barang tidak berwujud maupun jasa dari luar Indonesia.

Jumlah itu terdiri dari 35.940 surat keterangan yang diajukan oleh WP peserta PPS.

Pelaporan SPT disampaikan 6,20 juta wajib pajak orang pribadi dan sisanya dilakukan oleh wajib pajak badan.

Ditjen Pajak meluaskan objek Pajak Pertambahan Nilai pada dua perusahaan di luar negeri yaitu WeTransfer dan OffGamers.

Kapal pesiar dan Yacht bebas dari pajak barang mewah selama dibeli dan digunakan demi kepentingan pariwisata.

Pejabat DJP Kemenkeu menerima suap puluhan miliar dan jutaan dolar dari wajib pajak lewat konsultan pajak.

Kasus korupsi pajak yang tengah diselidiki KPK mengingatkan kembali ulah pegawai pajak seperti Gayus dan lainnya yang selama ini mengkhinati negara.

Hingga saat ini jumlah pemungut PPN digital yang ditetapkan pemerintah mencapai 36 entitas.

Direktorat Jendral Pajak menghapus sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan pajak, terutama orang-orang dengan pendapatan tinggi, masih rendah dan menjadi masalah akut yang tak kunjung terselesaikan.