Indeks Demokrasi

Pembukaan Bali Democracy Forum
Kamis, 8 Des 2016

Pembukaan Bali Democracy Forum

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan (kesembilan kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi (kesebelas kanan) berfoto bersama menteri-menteri dan delegasi negara peserta dalam pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua.
Presiden Bertemu Kofi Annan
Kamis, 8 Des 2016

Presiden Bertemu Kofi Annan

Presiden Joko Widodo (kanan) bertemu dengan mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan di sela acara pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Nusa Dua.
Demokrasi di Sana, Demokrasi di Sini
Kolumnis
Senin, 21 Nov 2016

Demokrasi di Sana, Demokrasi di Sini

Indonesia dan Amerika Serikat sedang menghadapi situasi yang sama. Presiden kedua negara menghadapi reaksi keras dalam bentuk gerakan ekstra parlementer yang melibatkan massa.
Jokowi: Demonstrasi Hak Demokratis, Bukan Hak untuk Merusak
Hukum
Senin, 31 Okt 2016

Jokowi: Demonstrasi Hak Demokratis, Bukan Hak untuk Merusak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa praktik demonstrasi adalah hak demokratis seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), tapi juga bukan hak untuk memaksakan kehendak apalagi hak untuk merusak. Demi mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan pada aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 4 November 2016, Jokowi juga menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat, tapi juga akan mengutamakan ketertiban umum.
Partisipasi Pemilih Pilkada Ditarget Capai 77,5 Persen
Politik
Kamis, 22 Sept 2016

Partisipasi Pemilih Pilkada Ditarget Capai 77,5 Persen

KPU menargetkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2017 mencapai 77,5 persen. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU merancang pendidikan pemilih berkelanjutan dengan segmen pemilih pemula yakni sasarannya pra pemilih dan pemilih pemula.
 Mensesneg: Indonesia Berhasil Kelola Pluralisme dan Demokras
Sosial budaya
Sabtu, 3 Sept 2016

Mensesneg: Indonesia Berhasil Kelola Pluralisme dan Demokras

Pratikno mengatakan banyak negara lain yang dianggap gagal mengelola keberagaman, karena konflik berkepanjangan seperti konflik di negara-negara Timur Tengah meski penduduknya homogen.
Legenda Dinasti Politik Kennedy
Politik
Kamis, 16 Jun 2016

Legenda Dinasti Politik Kennedy

Politik dinasti tak hanya ada di Indonesia. Di Amerika Serikat, ada Dinasti keluarga Kennedy yang begitu melegenda. Bedanya, mereka menapaki jalur politik dengan kompetensi.
MK Melanggengkan Keluarga Petahana
Politik
Kamis, 16 Jun 2016

MK Melanggengkan Keluarga Petahana

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal 7 huruf r UU Pilkada yang membatasi munculnya politik dinasti. MK menganggap Pasal 7 huruf r dan penjelasannya, mengandung muatan diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Akibat putusan itu, MK dinilai tak mempertimbangkan dimensi kompetensi.
Mild report
Kamis, 16 Jun 2016

"Politik Dinasti Ada di 61 Kepala Daerah"

Para kepala daerah yang menggunakan politik dinasti cenderung korup. Terjadi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Dan pada praktiknya, orang yang sudah lengser karena habis masa jabatan, tetap menyetir pemerintahan. Ini bikin tidak sehat, sebaiknya dibatasi.
PAN Pertimbangkan Risma untuk Pilkada DKI
Politik
Jumat, 13 Mei 2016

PAN Pertimbangkan Risma untuk Pilkada DKI

PAN mempertimbangkan mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang. Selain Risma, PAN juga melirik Bupati Bojonegoro Suyoto dan Yusril Ihza Mahendra.
Dewan Pers: Pemberitaan Tentang Papua 'Timbul Tenggelam'
Sosial budaya
Rabu, 11 Mei 2016

Dewan Pers: Pemberitaan Tentang Papua 'Timbul Tenggelam'

Dewan Pers mengkritik kinerja media nasional dalam memberitakan Papua dan Papua Barat.
Zulkifli Hasan Tantang Generasi Muda
Senin, 14 Mar 2016

Zulkifli Hasan Tantang Generasi Muda "Lawan" Negara

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menantang generasi muda untuk “melawan” negara apabila merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. 
Ketika UU ITE Menjadi Momok Masyarakat
Gaya hidup
Kamis, 21 Jan 2016

Ketika UU ITE Menjadi Momok Masyarakat

Implementasi UU ITE ini ternyata memberikan dampak pada demokrasi di Indonesia. UU ITE lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan digital dan pencurian data di internet. Sayangnya, aplikasi UU ITE ini banyak mengalami pergeseran. UU ITE justru menjadi senjata untuk menjebloskan masyarakat ke penjara atas tudingan pencemaran nama baik. Dan digunakan untuk hal-hal yang dikaitkan dengan pembungkaman atas kebebasan berekspresi.