Indeks Debat Cawapres 2019

Soal pemanasan global atau bencana alam, misalnya, krusial untuk kemanusiaan secara umum alias bukan soal untung-rugi semata.

Menurut Dahnil, Sandiaga memang selalu membawa mini tablet dalam setiap aktivitas. 

Menurut Bamsoet, ketidakseimbangan itu karena "jam terbang" Maruf Amin lebih tinggi daripada Sandiaga Salahuddin Uno.

Debat Pilpres 2019 Ronde ke-2 hanya dihadiri para cawapres 2019, yaitu Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno.

Menurut Priyo, langkah Sandiaga yang mengajak pendukungnya mengeluarkan e-KTP turut menghipnotis pendukung Jokowi-Maruf. 

KPU tak lagi berkepentingan mengundang para menteri dalam dua debat berikutnya. Namun, TKN dan BPN dapat mengundang sendiri.

Peneliti LIPI menilai perlu mengoptimalkan peneliti dalam setiap kementerian, sehingga tak perlu badan riset nasional yang menggabungkan lembaga riset.

LIPI menilai pada Debat Pilpres Ketiga kemarin, kedua cawapres, baik nomor 01 Ma'ruf Amin maupun 02 Sandiaga Uno tak menawarkan program yang baru di bidang kesehatan.

Menurut TKN, Maruf Amin mampu menjelaskan soal isu-isu anak muda dengan baik. 

Indef menilai argumen yang disampaikan Ma'ruf dan Sandiaga masih terlalu normatif dan luput dalam hal perlindungan tenaga kerja.

Menurut Komnas HAM, TKI di luar negeri saat ini kurang mendapat perlindungan, terutama yang menjadi pembantu rumah tangga. 

Komnas HAM menilai kedua cawapres tak membahas mengenai hak dasar pendidikan warga negara Indonesia yang harusnya dipenuhi. Padahal saat ini pendidikan cenderungan komersial.

Apabila Ujian Nasional benar-benar dihapus Sandiaga, Ace mengatakan, bagaimana cara mengukur standar kelulusan para siswa?

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penghapusan UN itu bertujuan untuk membuat peserta didik gembira selama proses belajar di sekolah hingga ia lulus.

CORE menyinggung pernyataan Sandiaga saat debat ketiga kemarin terkait dengan Indonesia bisa masuk tujuh besar ekonomi dunia namun tidak membahas pertumbuhan ekonomi.

Perubahan nama dari sedekah menjadi gerakan untuk agar tak menjadikan masyarakat terbiasa dengan 'tangan di bawah', sehingga diubah nama agar ada gerakan.

Catatan kedua, lanjutnya, adalah aksesibilitas yang belum terlayani dengan baik bagi seluruh warga negara dalam konteks ketenagakerjaan hingga pendidikan.

Program OK OCE dinilai pelbagai pihak belum menuai hasil di DKI Jakarta, namun Sandiaga berencana menerapkan program tersebut dalam skala nasional.

Karding menegaskan UN tetap penting sebab jika tidak maka kualitas pendidikan secara nasional bisa jadi tidak merata.

Direktur Riset CORE menyatakan fenomena itu disebabkan karena pemerintah masih terlampau sibuk mengurusi suplai tenaga kerja seperti membangun banyak SMK sejak zaman SBY.