Indeks Dana Desa

"Di republik ini mana ada tidak ada titipan orang? Tapi saya selalu mengatakan: yang mengerjakan bukan kami. Ada tim seleksi."

Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.

Akhmad menyarankan pemerintah untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan alokasi dana desa, daripada melakukan pengawasan secara berlebihan.

Menurut Anom, salah satu kelemahan UU Desa adalah lambatnya penyaluran alokasi dana yang digunakan untuk membayar operasional dan aparatur desa.

Desa Ponggok di Klaten Jawa Tengah dinilai mampu secara mandiri mengelola dana desa. Menkeu Sri Mulyani berharap desa-desa lain meniru Desa Ponggok.

Menurut rencana, alokasi anggaran untuk mengurangi kemiskinan tersebut akan dikucurkan melalui program bantuan sosial, subsidi, serta Dana Desa.

Kementerian Desa PDTT memastikan pemerintah tidak berencana menaikkan nilai Dana Desa pada 2018. Fokus penggunaan Dana Desa juga akan bergeser ke pemberdayaan dan tak lagi ke pembangunan infrastruktur. 

Eko Putro mengatakan dampak dana desa kini mulai terlihat di 74.910 desa di seluruh Indonesia.

Penyelewengan dana desa biasanya berupa penggelembungan dana proyek.

Eko Putro Sandjojo akan menaikkan anggaran pengawasan di inspektorat, kecamatan dan dinas pemberdayaan desa untuk perkuat pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Penyaluran dana desa tahap dua masih tersendat sebab penyaluran tahap satu belum mencapai 90 persen yang masuk ke rekening kas desa.

Bagaimana dana desa didistribusikan?

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa dengan meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Oesman Sapta mengimbau pemerintah untuk mengelola serta mengawasi dana desa serta lebih memperhatikan pembangunan di daerah kepulauan.

Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, penggunaan dananya juga rawan untuk diselewengkan.

Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.

KPK merekomendasikan pengelolaan dana desa "ganti mesin" agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

Presiden Jokowi meminta penjelasan terkait efektivitas penggunaan dana desa.

Menurut Muhaimin, dana desa tidak mungkin dikorupsi karena dana tersebut langsung diberikan dari Kementerian Keuangan ke kepala desa bila tidak ada oknum yang bermain di bawah.

Selain penyelewengan dan korupsi, pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi adalah serapan dana desa yang masih lamban.