Indeks Dana Desa

KPK, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT bersinergi mencegah korupsi dana desa. Ketiga lembaga akan mengawasi jalannya penggunaan dana desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah belum berhasil menekan angka kemiskinan, padahal alokasi dana transfer ke daerah terus membesar.

Alokasi dana desa yang mencapai ratusan triliun akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pemerintah akan menaikkan jumlah total Dana Desa menjadi Rp120 triliun pada 2018.

Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa mencapai Rp900 juta dan, untuk itu pemerintahan desa diminta membentuk pengembangan BUMDes guna mendorong pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Penyaluran dana desa dan proses pembangunan infrastruktur dinilai berpengaruh besar dalam penurunan kesenjangan di Indonesia. Sebelumnya, BPS mencatat bahwa gini rasio turun dari 0,402 menjadi 0,397.

Pemerintah telah menargetkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN 2017 sebesar Rp760 triliun. Meski lebih rendah dari anggaran tahun sebelumnya, pemerintah optimis mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif.

Dana desa terus mengalami peningkatan alokasi, hal ini membuat Kemendes meminta bantuan pada KPK untuk turut mengawasi perputaran dana yang mencapai Rp100 triliun tersebut.

Melalui penguatan perannya, Bappenas berencana merumuskan ulang skema transfer dana desa. Sebab, skema yang diterapkan Kementerian Keuangan dianggap tidak sesuai kebutuhan pembangunan desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar meminta agar dana desa bisa digunakan untuk mengantisipasi bencana.

Para akuntan didorong menjadi auditor dana desa dan meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan, pelatihan, dan uji kompetensi.

Presiden melaksanakan serangkaian kunjungan kerja, salah satunya meninjau saluran irigasi senilai Rp95 juta yang berasal dari Dana Desa 2015.

Pemerintah akan mengalokasikan dana desa sebesar Rp46,9 triliun terkait program Jelajah Desa Nusantara guna membangun infrastruktur pedesaan.

Penyaluran dana desa 2016 masih belum jelas sampai sekarang meskipun Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadwalkan penyaluran dana tersebut pada April 2016, Peraturan Pemerintah (PP) terkait dana desa ini belum ditandatangani oleh presiden.

Pendamping dana desa di sejumlah daerah di Indonesia masih bermasalah. Pendamping desa di delapan desa wilayah Wasilei Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut) dikabarkan kabur sehingga menyebabkan pencairan dana desa tahap pertama menjadi terhambat. Sementara pendamping desa di sebagian besar Kabupaten di Sulawesi Tengah memilih mengundurkan diri karena honor belum juga cair.

Sebanyak 34 orang perwakilan dari 88 kepala desa yang berada di Pulau Morotai, bertemu dengan Presiden Jokowi.