Indeks Dana Desa

Anggaran dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Sayangnya, penggunaan dananya juga rawan untuk diselewengkan.

Dana desa rawan diselewengkan karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab dari hulu hingga hilir.

KPK merekomendasikan pengelolaan dana desa "ganti mesin" agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

Presiden Jokowi meminta penjelasan terkait efektivitas penggunaan dana desa.

Menurut Muhaimin, dana desa tidak mungkin dikorupsi karena dana tersebut langsung diberikan dari Kementerian Keuangan ke kepala desa bila tidak ada oknum yang bermain di bawah.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Bali mengatakan bahwa penggunaan dana desa harus direncanakan secara optimal.

Selain penyelewengan dan korupsi, pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi adalah serapan dana desa yang masih lamban.

Menurut Budiman, pemerintah juga perlu menilai kinerja perangkat desa dalam menggelola anggaran.

Masih terdapat sisa dana DAK Fisik sebanyak Rp2,2 triliun yang belum dicairkan karena terdapat 48 kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat untuk menerima DAK Fisik pada triwulan I-2017.

Kemendesa PDTT menerima hampir seribuan laporan pengaduan soal penyimpangan dana desa periode anggaran 2016. Tapi, setelah dilakukan verifikasi, sekitar separuh pengaduan itu mengarah ke fitnah.

Kendati pemerintah telah menggelontorkan dana desa triliunan rupiah, kesenjangan desa dan kota masih tinggi.

KPK, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT bersinergi mencegah korupsi dana desa. Ketiga lembaga akan mengawasi jalannya penggunaan dana desa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kinerja pengelolaan anggaran pemerintah daerah belum berhasil menekan angka kemiskinan, padahal alokasi dana transfer ke daerah terus membesar.

Alokasi dana desa yang mencapai ratusan triliun akan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pemerintah akan menaikkan jumlah total Dana Desa menjadi Rp120 triliun pada 2018.

Pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa mencapai Rp900 juta dan, untuk itu pemerintahan desa diminta membentuk pengembangan BUMDes guna mendorong pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan.

Penyaluran dana desa dan proses pembangunan infrastruktur dinilai berpengaruh besar dalam penurunan kesenjangan di Indonesia. Sebelumnya, BPS mencatat bahwa gini rasio turun dari 0,402 menjadi 0,397.

Pemerintah telah menargetkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN 2017 sebesar Rp760 triliun. Meski lebih rendah dari anggaran tahun sebelumnya, pemerintah optimis mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif.

Dana desa terus mengalami peningkatan alokasi, hal ini membuat Kemendes meminta bantuan pada KPK untuk turut mengawasi perputaran dana yang mencapai Rp100 triliun tersebut.

Melalui penguatan perannya, Bappenas berencana merumuskan ulang skema transfer dana desa. Sebab, skema yang diterapkan Kementerian Keuangan dianggap tidak sesuai kebutuhan pembangunan desa.