Indeks Dana Desa

Apabila ada ditemukan dugaan unsur pidana, maka akan diserahkan ke kepolisian atau kejaksaan untuk diproses secara hukum.

Jokowi meminta jajarannya untuk melaksanakan program dana desa secara swakelola dan dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Presiden Jokowi meminta laporan dana desa disederhanakan agar tidak memberatkan warga.

Presiden Jokowi telah mengimbau kepada seluruh kepala daerah agar memeriksa secara teliti penyerapan dana desa.

Selama 2017, hingga bulan Oktober ini, Satgas Dana Desa bentukan Kementerian Desa PDTT menerima 10 ribu pengaduan dari masyarakat.

Presiden Joko Widodo memuji praktik penggunaan dana desa di Kabupaten Tulungagung dan Jembrana sebab selama tiga tahun terakhir mendukung pembangunan infrastruktur berupa ratusan kilometer jalan baru.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo meminta agar Satgas Dana Desa proaktif melakukan "random audit" di berbagai desa, ada atau tidak ada laporan dan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan BPK.

Tito mengaku menyambut positif nota kesepahaman ini karena menurutnya potensi penyalahgunaan dana desa sangat besar.

Penandatanganan nota kesepahaman bertujuan agar Polri beserta Mendes-PDTT dan Mendagri dapat mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Seluruh pekerjaan prasarana dan sarana desa tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga, namun diswakelola dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.

Pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar Rp60 triliun pada tahun 2017.

Jokowi mencatat sudah ada 900 kepala desa yang tertangkap karena penyalahgunaan Dana Desa. Karena itu, dia berharap masyarakat aktif mengawal dan mengawasi penggunaan Dana Desa.

Kementerian Keuangan merumuskan format baru untuk penyaluran dana desa pada 2018. Format itu diklaim berfokus mengurangi kemiskinan di kawasan perdesaan.

Khofifah mengatakan memaksimalkan dana desa bisa menjadi upaya mengatasi kemiskinan di pedesaan.

Ada desa yang berhasil tapi juga ada yang gagal memanfaatkan dana desa. Satgas dibentuk demi mengawasi maraknya korupsi di level desa.

Dana desa termasuk dalam lima besar sumber daya publik baru yang rawan dikorupsi ketika Kementerian Desa pun dalam sorotan kasus suap.

"Di republik ini mana ada tidak ada titipan orang? Tapi saya selalu mengatakan: yang mengerjakan bukan kami. Ada tim seleksi."

Akhmad menyarankan pemerintah untuk memperkuat pembinaan dan pendampingan alokasi dana desa, daripada melakukan pengawasan secara berlebihan.

Menurut Anom, salah satu kelemahan UU Desa adalah lambatnya penyaluran alokasi dana yang digunakan untuk membayar operasional dan aparatur desa.

Desa Ponggok di Klaten Jawa Tengah dinilai mampu secara mandiri mengelola dana desa. Menkeu Sri Mulyani berharap desa-desa lain meniru Desa Ponggok.