tirto.id - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko meminta pihak oposisi mendukung rencana pemerintah menganggarkan dana kelurahan mulai 2019.
Menurut Budiman, dukungan diperlukan karena dana kelurahan dianggap mampu membawa dampak positif. Salah satu dampak yang ia harap muncul adalah merambahnya jaringan internet dengan kecepatan tinggi di tiap kelurahan.
"Saya mengimbau kepada pihak oposisi dukung ini. Ini untuk negara, ini investasi," ujar Budiman di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Rencana pemberian dana kelurahan mulai tahun depan pertama kali diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurut Tjahjo, alokasi anggaran kelurahan akan berbeda dengan dana desa.
Dana kelurahan, disebutnya, tak akan sebesar dana desa karena cakupan wilayahnya yang lebih kecil. Dia menyebut ada beberapa kelurahan yang memiliki anggaran kecil, sehingga alokasi anggaran kelurahan perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan.
Budiman berkata, dana kelurahan bisa digunakan untuk membuat Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKel). Padahal, dana kelurahan yang diwacanakan pemerintah belum diketahui nilainya hingga kini. Budiman menaksir kemungkinan anggaran yang akan diberikan berjumlah Rp300-400 juta untuk tiap kelurahan.
"Siapa tahu di BUMKel nanti muncul perusahaan big data," kata Budiman. "Kalau membangun perusahaan big data itu dari dana kelurahan, saya yakin tujuan kita berkonstitusi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, akan tercapai."
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
