Indeks Dana Kelurahan

Belakangan banyak kelurahan yang ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

Sekarang kelurahan ingin jadi desa supaya bisa mencicipi Dana Desa.

Dana kelurahan dianggap digunakan
sebagai serangan politik maupun
pendulang elektabilitas bagi Jokowi-Ma’ruf.

Dalam forum publik, Jokowi menuduh adanya politikus sontoloyo di Indonesia. Apa makna di baliknya?

Zulkifli tak khawatir pengucuran dana kelurahan menjelang Pilpres 2019 digunakan Jokowi yang menjadi capres sebagai alat kampanye.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan rencana pemotongan Rp3 triliun tersebut relatif kecil dan tidak akan mengganggu stabilitas dana desa.

Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid menilai, Jokowi sedang dalam keadaan stres saat mengucapkan "politikus sontoloyo".

Gubernur DKI Jakarta mengatakan, pihaknya akan mengkaji soal rencana kucuran dana kelurahan oleh pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati berdalih bahwa alokasi dana kelurahan ini cukup mendesak untuk menjaga keharmonisan antar-pemerintah daerah.

Aziz enggan berkomentar terkait potensi adanya politisasi dari program dana kelurahan karena digagas menjelang Pilpres 2019.

"Saya mengimbau kepada pihak oposisi dukung ini. Ini untuk negara, ini investasi"

Pemerintah berencana mengalokasikan Rp3 triliun untuk 8.300 kelurahan.

Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri siap mengawal dan mendampingi dana kelurahan, yang akan dikucurkan pemerintah tahun 2019.

Dana kelurahan memang tidak menjadi usulan pemerintah dalam APBN 2019. Namun muncul saat dana desa yang dikucurkan dirasa banyak keluhan.

"Karena tidak ada dasar hukumnya. Kalaupun dibuat dasar hukumnya PP, tapi kan tidak ada cantolan UU-nya"

Usulan dana kelurahan menurut Tjahjo sudah muncul dari 2 tahun lalu yang disampaikan oleh para wali kota.

Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni mengatakan Sandiaga seharusnya mengeluarkan pernyataan yang memberi solusi menanggapi rencana pemberian dana kelurahan.

Aturan lebih rinci mengenai anggaran khusus bagi kelurahan juga tercantum di PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.