tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan pemerintah bakal menaikkan dana desa secara bertahap dan ditingkatkan sesuai mandat undang-undang.
Kabar itu disampaikan Sri Mulyani usai menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-55 Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Jumat (5/1/2018).
Menurut Sri Mulyani, anggaran dana desa pada 2018 yang sudah disetujui dewan sebesar Rp60 triliun dengan formula yang telah ditetapkan. Desa berkategori miskin akan mendapatkan kucuran dana jauh lebih besar, yakni sampai Rp3,5 miliar. Sedangkan desa yang sudah lebih maju, anggarannya sekitar Rp800 juta hingga Rp900 juta.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan, kucuran anggaran untuk dana desa tersebut tidak hanya murni fresh money, tetapi juga berbentuk program keluarga harapan (PKH), beras sejahtera (rastra), bidik misi (beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Jika tata kelolanya sudah bagus, secara bertahap dana desa ini akan ditingkatkan. Sekarang masih dalam proses memperkuat kesiapan di desa," kata Menkeu Sri Mulyani seperti dikabarkan Antara.
Namun Sri Mulyani mewanti-wanti, setiap anggaran yang ditambahkan di desa harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bisa mengurangi berbagai macam penyelewengan dan tata kelolanya.
Soal penyelewengan ini Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 19 Desember tahun lalu merilis, dari hampir 75 ribu desa di Indonesia yang mengelola dana desa, sekitar 200 diantaranya terkena operasi tangkap tangan (OTT).
Sementara menurut Satgas Dana Desa setidaknya ada 10.922 laporan atas dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa hingga Oktober 2017.
