Polisi menduga pihak terlibat penyelewengan bansos COVID-19 mulai dari wali kota, kepala dinas sosial bekerja sama dengan penyedia hingga pejabat Bulog.
Selama semester I 2020, Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran jaring pengaman sosial untuk penanganan COVID-19 baru mencapai Rp72,5 triliun atau 35,6 persen dari total pagu Rp203,9 triliun.
Sri Mulyani mengatakan integrasi bansos dan subsidi ini menjadi penting lantaran pandemi Corona atau COVID-19 telah menunjukkan berbagai masalah dalam penyaluran bantuan.
Polisi masih selidiki dugaan penyelewengan dana bansos untuk terdampak COVID-19 yakni enam kasus di Polda Sumatera Utara dan dua kasus di Polda Banten.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengklaim sekitar 90 persen bantuan sosial tahap pertama sudah diterima masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.