tirto.id - Kementerian Sosial menyiapkan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp7,08 triliun bagi 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bansos ini dibagikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19.
“Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Risma melalui keterangan tertulis, Selasa (20/7/2021) malam.
Risma mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menyalurkan beragam bantuan saat masa kedaruratan pandemi COVID-19.
Bantun lain untuk mengurangi beban masyarakat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4 yakni penyaluran beras.
Kemensos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kilogram khusus untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi se-Jawa-Bali. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras dan 6.000 paket untuk enam ibukota provinsi.
Kemudian, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
“Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Total volume untuk beras dari Perum Bulog sebesar 200 juta kilogram”
Politikus Partai PDI-P itu menuturkan, bantuan beras diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pagebluk. Ia menyatakan bantuan beras dalam paket 5 kg juga sedang disalurkan oleh TNI-Polri.
Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah ada, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk Juli-Agustus-September disalurkan pada Juli 2021.
“Kemensos juga mencairkan BST untuk 10 juta KPM selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli. Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako mendapat tambahan dua 2 bulan, yakni pada bulan Juli dan Agustus. Sehingga mereka seperti menerima 14 bulan,” tuturnya.
Untuk PKH, meskipun target bantuan 10 juta KPM, tapi yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa.
“Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” kata Risma.
Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Kemudian untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
“Dengan ketiga bansos ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat,” imbuh Risma.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan
