Indeks Current Issue

Penerimaan CPNS 2018 diprediksi menarik minat lebih dari 6 juta pendaftar. Mereka akan menghadapi tuntutan tinggi memberi kinerja optimal bagi negara.

Aturan pembatasan belanja online impor ini diprediksi menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri dalam negeri.

Kampanye harusnya membuat masyarakat bergairah mengikuti pesta demokrasi, bukan justru menebarkan stigma yang merusak persatuan.

Wagub DKI bukan sekadar ban serep. Ia punya peran penting di dalam merumuskan seabrek persoalan Jakarta bersama gubernur.

Hoaks demonstrasi mahasiswa di MK bertujuan menggerakkan demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah untuk menentang Jokowi.

Pemerintah boleh saja mengambil dana cukai rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, tapi harus secara proporsional.

Menkumham ingin lapas seperti hotel bintang satu. Faktanya, untuk membuat lapas tidak sesak saja pemerintah tidak mampu.

KPU mempertimbangkan pencantuman informasi soal caleg bekas koruptor di TPS dan surat suara. Usulan ini rentan digugat jika KPU tak perhatikan sejumlah hal.

Setelah Kalapas Sukamiskin ditangkap KPK, Menkumham Yasonna Laoly berucap akan membenahi lapas. Dua bulan berselang, pembenahan tak terbukti.

Pengendara jarak jauh akan dikenakan tarif tol yang sama dengan penempuh jarak pendek.

Temuan soal fasilitas tidak standar di sel Setya Novanto berpotensi dijadikan senjata oleh oposisi menyerang Jokowi dan PDIP.

Gubernur Anies berencana mengedarkan foto pengunjung yang diduga menikmati jasa pelacur ke publik.

Bagi Gerindra pakta integritas untuk tidak mengusung mantan napi koruptor sebagai caleg tidak memiliki kekuatan hukum dalam perundang-undangan.

.

Menteri PUPR menuturkan penyesuaian tarif itu akan menguntungkan bagi para pengguna tol JORR jarak jauh, dibandingkan dengan pengguna tol jarak dekat.

Konsep aplikasi transportasi online buatan pemerintah ini tidak akan jauh berbeda dengan yang dimiliki Grab maupun Go-Jek.

Sejumlah dalil dikemukakan penasihat hukum YARA untuk bebaskan Irwandi. Meski, Irwandi tak setuju dengan praperadilan. 

Keputusan GNPF mendukung Prabowo-Sandiaga dinilai sebagai “pilihan mentok" karena sejak awal tokoh yang terlibat di Ijtima Ulama adalah mereka yang tak suka pemerintahan Jokowi.

Pemerintah harus fokus pada perbaikan transportasi umum, daripada mendorong aplikasi transportasi online BUMN sebagai saingan Go-Jek dan Grab.

Pasangan Prabowo-Sandiaga mendapat dukungan dari kelompok GNPF yang baru saja melakukan Ijtima Ulama II.