Integrasi Transaksi Tol JORR: Siapa yang Diuntungkan?

tirto.id - Pemberlakuan integrasi transaksi Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) paling lambat bakal diberlakukan pada akhir September 2018. Rencana ini sempat diundur hingga dua kali pada Juni 2018 karena mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

Pemerintah kemudian memberi kesempatan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk menyosialisasi secara lebih intensif sebelum rencana itu benar-benar terealisasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun memutuskan pelaksanaan integrasi JORR yang sempat ditunda itu paling lambat diberlakukan akhir September ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan integrasi transaksi tol JORR ini bertujuan meningkatkan standar pelayanan jalan tol, seperti kemantapan jalan, kecepatan tempuh, dan antrean transaksi tol. “Integrasi transaksi Tol JORR bertujuan meningkatkan pelayanan dan mendukung sistem logistik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing,” kata Basuki dalam siaran pers yang diterima Tirto, Minggu (16/9/2018).

Transaksi tol setelah integrasi menjadi sistem terbuka. Pengguna tol hanya membayar satu kali di gerbang tol masuk (on-ramp payment). Saat ini, yang berlaku masih sistem transaksi tertutup, sehingga pengguna tol harus melakukan 2 hingga 3 kali pembayaran di tol JORR sepanjang 76 kilometer yang terdiri dari 4 ruas tol dan dikelola BUJT yang berbeda.

Rencana ini bukan tanpa konsekuensi. Salah satu konsekuensi yang memuncul adalah perubahan tarif. Dalam konteks ini, tarif yang digunakan adalah tarif rata-rata ruas tol dikalikan dengan penggunaan rata-rata jalan tol tersebut.

Basuki menuturkan penyesuaian tarif itu akan menguntungkan pengguna tol JORR jarak jauh, dibandingkan dengan pengguna tol jarak dekat. Namun, Basuki mengklaim perubahan tarif tersebut telah dikalkulasi dengan penuh pertimbangan.

“Tidak ada kenaikan tarif terselubung yang akan meningkatkan pendapatan dan memberi keuntungan tambahan bagi BUJT,” kata Basuki.

Integrasi transaksi JORR akan dilakukan mulai dari Seksi W1 (SS Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir), Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Ulujami-Pondok Aren.

Setelah integrasi, penggunaan tol JORR sepanjang 76 Km akan dikenakan satu tarif yakni Rp15.000 untuk kendaraan golongan I, kendaraan golongan 2 dan 3 dikenakan tarif Rp22.500, serta golongan 4 dan 5 membayar Rp30.000.

Saat ini, untuk kendaraan dari Simpang Susun Penjaringan yang menuju Tol Akses Pelabuhan Tanjung Priok, golongan I membayar sebesar Rp34.000 sedangkan kendaraan golongan V sebesar Rp94.500. Sehingga dengan pemberlakuan integrasi JORR, akan ada penurunan tarif tol yaitu tarif golongan I turun sebesar Rp19.000, sedangkan golongan V turun sebesar Rp64.500.

Namun untuk pengguna jalan tol ruas Ulujami-Pondok Aren dari Bintaro Viaduct menuju Bintaro tetap membayar tarif tol Ulujami-Pondok Aren sebesar Rp3.000 untuk golongan I. Sedangkan ruas tol Ulujami-Pondok Aren yang menuju Ulujami dikenakan tarif Rp15.000, atau naik Rp2.500 dari yang saat ini sebesar Rp12.500.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian PUPR, 61 persen pengguna tol JORR bakal memperoleh tarif yang jauh lebih murah. Sementara 38 persen lainnya memang akan membayar tarif lebih mahal, dan 1 persen sisanya tidak merasakan perubahan tarif.

Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan meyakini pemberlakuan integrasi transaksi tol JORR dapat berdampak positif karena dapat menghemat biaya pengangkutan.

“Dari dulu itu diperlukan karena tol itu kan bersegmen-segmen, dari ujung ke ujung totalnya bisa Rp67 ribu, di gerbang pertama Rp45 ribu, selanjutnya Rp22 ribu. Sekarang diturunkan dengan integrasi transaksi Tol JORR, tentu saja bisa lebih efektif menghemat biaya,” kata Gemilang kepada Tirto, Senin (17/9/2018).

Tol JORR selama ini, kata Gemilang, juga sering macet. Menurutnya, integrasi transaksi diprediksi dapat mengurangi kemacetan. “Tiap pagi macetnya bisa 1 jam lebih di sana. Kalau sudah diberlakukan terintegrasi akan berkurang kemacetanya. Pengalaman semua tol yang terintegrasikan jadi 1 tarif jadi enggak terlalu macet, misal Tol Jagorawi menuju Bogor,” kata Gemilang.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), Zaldy Ilham Masita mengatakan porsi biaya tol terhadap biaya logistik sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5 persen. Artinya, biaya tol untuk bisnis logistik sebenarnya tidak terlalu signifikan. Menurutnya yang menjadi masalah justru soal kemacetan.

“Yang paling kami harapkan adalah pengurangan kemacetan di Tol JORR karena tujuan utama Tol JORR untuk jalur logistik. Macet di sana bisa 4 hingga 5 jam yang seharusnya bisa ditempuh dalam 1 jam, karena terlalu banyak pintu tol yang dibuka untuk mengakomodasi daerah-daerah pemukiman atau real estate. Kalau jalannya bagus,” kata Zaldy.

Zaldy tidak sabar integrasi transaksi tol JORR yang dicanangkan pemerintah secepatnya diberlakukan untuk mengurangi kemacetan. “Sistem tarif terintegrasi sudah kami tunggu-tunggu karena selalu di-delay. Mudah-mudahan kali ini tidak ditunda lagi,” kata Zaldy.

Corporate Secretary PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Mohamad Agus Setiawan mengatakan integrasi transaksi tol JORR tidak akan menambah atau mengurangi pendapatan dari BUJT, seperti Jasa Marga sebagai perusahaan yang mengelola Tol JORR.

“Sudah dijelaskan Pak Menteri PUPR, integrasi itu tidak akan menambah atau mengurangi pendapatan BUJT yang ada di Tol JORR,” kata Agus.

Agus mengatakan hal itu telah melalui proses evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah melalui BPJT, sehingga secara keseluruhan pendapatan 4 BUJT di Tol JORR tidak berubah. Empat BUJT tersebut meliputi PT Jasa Marga (Perssero) Tbk, PT Hutama Karya, PT Jakarta Lingkar Barat Satu, dan PT Marga Lingkar Jakarta.