tirto.id - Sudah lebih dari 40 hari posisi wakil gubernur DKI Jakarta kosong sejak ditinggalkan Sandiaga S. Uno pada 9 Agustus lalu demi mengejar ambisi calon wakil presiden. Namun hingga sekarang dua partai pengusung Sandiaga yakni PKS dan Gerindra masih saling bersaing mengupayakan jagoannya menjadi wakil dari Anies Baswedan. Jika kedua partai tak kunjung menemukan kata sepakat maka warga DKI lah yang akan menjadi korban dari kekosongan posisi wagub DKI yang berlarut-larut. “Pertarungan alot ini merugikan masyarakat terutama warga DKI Jakarta,” kata peneliti politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada reporter Tirto, Selasa (18/9).
Karyono mengatakan untuk DKI Jakarta, wakil gubernur bukan sekadar ban serap. Wakil gubernur punya peran merumuskan sekaligus menyelesaikan seabrek persoalan ibu kota bersama sang gubernur. Selain itu kehadiran wakil gubernur juga bisa memperkokoh kebijakan Anies yang merupakan representasi nonpartai dalam mengambil kebijakan. “Dia enggak bisa menjalankan sendiri. Anies sebagai gubernur dia membutuhkan wakil gubernur, membutuhkan dukungan politik di parlemen,” ujarnya.
Alotnya PKS dan Gerindra memutuskan pengganti Sandi mencerminkan belum ada komitmen politik di antara kedua partai dari kontestasi politik sebelumnya baik di Pilkada DKI Jakarta maupun Pilpres 2019. Menurut Karyono kegagalan PKS mengusung kadernya sebagai calon wakil gubernur di Pilgub DKI Jakarta 2017 dan calon wakil presiden di Pemilu 2019 cukup menjadi alasan bagi Gerindra menyerahkan jabatan prestisius itu kepada mereka.
Aturan tentang pengisian jabatan wakil kepala daerah telah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Di dalam undang-undang itu disebutkan kandidat calon wakil gubernur diajukan oleh partai politik pengusung dan disetujui melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Selain itu, pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consultant (SMRC) Sirajuddin Abbas menilai tarik ulur antara PKS dan Gerindra menentukan wakil gubernur lantaran kedua partai masih bernegosiasi ihwal kepentingannya masing-masing. Pada satu sisi, kata Sirajuddin, PKS merasa mereka sudah banyak berkorban untuk Gerindra baik di Pilkada DKI Jakarta 2017 maupun Pilpres 2019 dengan tidak ngotot mengusung kader mereka. Namun di sisi lain, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik juga memiliki ambisi menggantikan Sandi karena sama-sama berasal dari Gerindra.“Kalau enggak jadi di DPRD, dapat apa dia pada putaran Pemilu 2019? Padahal dia cukup berperan. Saya rasa itulah situasi eksistensial yang dihadapi Taufik,” ujar Sirajuddin kepada Tirto.
Sirajuddin menekankan Gerindra dan PKS semestinya mengusulkan nama calon wakil gubernur DKI yang memiliki integritas dan tidak pernah terjerat kasus korupsi. Kalau kriteria ini diterapkan makan nama Taufik yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi berpotensi tersingkir dari bursa calon wakil gubernur DKI. “Jangan sampai Partai Gerindra dan PKS mengajukan nama yang tidak punya integritas, tidak kompeten, serta tidak acceptable bagi warga DKI Jakarta,” ungkap Sirajuddin.
Wacana menjadikan Taufik sebagai suksesor Sandiaga dibenarkan Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Iman Satria. Ia mengatakan rapat pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta telah memutuskan agar Taufik dapat mendampingi Gubernur Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta.
“Untuk mekanismenya, setelah diputuskan dalam rapat pimpinan itu, kemudian didorong ke DPRD DKI Jakarta. Rencananya minggu depan, setelah selesai rapat di Badan Anggaran,” jelas Iman kepada reporter Tirto.
Menurut Iman, tidak ada kendala yang dialami internal Gerindra saat memutuskan nama Taufik. Ia menyebutkan bahwa sosok Taufik muncul karena sejumlah pertimbangan.
Mereka melihat Taufik sebagai sosok yang membumi serta mengerti betul keadaan DKI Jakarta. Tak hanya itu, Iman turut mengatakan Taufik juga memiliki segudang pengalaman yang dilihat dapat mendukung kinerjanya apabila terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta nanti.
“Lagipula surat pemberhentian [Keputusan Presiden/Keppres] sudah diterbitkan kemarin (17/9/2018). Berarti harus segera didorong,” ucap Iman.
Iman mengakui Gerindra dan PKS belum secara khusus duduk bersama membicarakan posisi wakil gubernur DKI. Kendati demikian, ia mengatakan baik Gerindra maupun PKS, berhak mengajukan nama-nama kadernya yang sekiranya layak menggantikan Sandiaga.
“Saya berharap PKS pun segera mengajukan. Semoga nanti muncul hasilnya yang terbaik, karena kan ini untuk [kepentingan] DKI Jakarta juga,” ucap Iman.
Sementara itu, Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, belum mau berbicara banyak mengenai sosok calon wakil gubernur yang diajukan partainya. Namun ia memastikan PKS bakal mengusung nama, setelah pembahasannya dilakukan di tingkat DPP.
“Siapa yang diputuskan nantinya? Dari beberapa nama yang muncul di media, baru nantinya akan diputuskan dalam rapat. Kewenangan bukan ada di kita,” kata Suhaimi.
Suhaimi mengatakan PKS telah menerima salinan Keppres terkait pemberhentian Sandiaga Uno dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Suhaimi bersikukuh calon wakil gubernur nanti agar berasal dari PKS. Apabila Partai Gerindra mengikhlaskan jabatan tersebut untuk kader PKS, Suhaimi memperkirakan koalisi antar kedua partai bisa semakin kuat. Ia pun mengaku tengah menunggu proses musyawarah di tingkat DPP guna memutuskan siapa yang akan mendampingi Anies.
“Kalau Gerindra lebih legawa dan calonnya diserahkan kepada PKS, maka dapat menghembuskan semangat luar biasa di seluruh Indonesia. [Menunjukkan] PKS dan Gerindra solidnya luar biasa, sehingga urusan begini nggak perlu berantem-berantem,” jelas Suhaimi.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
