Indeks Current Issue

Petugas kesehatan berharap ada perlindungan karena profesinya berisiko tinggi tertular COVID-19.

Jaksa Pinangki akan disidang perdana hari ini atas dugaan keterlibatan membantu koruptor Djoko Tjandra bebas dari jerat hukum. Berikut perjalanan kasusnya.

Nyawa Pendeta Yeremia habis di tangan tentara, kata gereja. Tapi, TNI menuding itu ulah OPM. Desakan menginvestigasi kasus secara independen pun muncul.

Penerimaan pajak potensial berkurang karena berbagai insentif. Dampaknya keuangan negara tertekan. Insentif perlu dievaluasi efektivitasnya.

UI dikritik AILA dan kader PKS karena dianggap mempromosikan seks bebas. Padahal yang mereka lakukan adalah pendidikan anti kekerasan seksual.

Anggaran infrastruktur naik tahun depan, tapi kesehatan sebaliknya. Para pengamat menilai semestinya anggaran kesehatan didahulukan.

Kontaminasi Corona pada produk ikan Indonesia terdapat pada kemasan.

Kemenperin usul pajak mobil baru dibuat nol persen. Pengamat menyebut ini hanya menguntungkan sebagian kalangan. Bahkan negara potensial merugi.

Beberapa lapas dan rutan di Jakarta menjadi klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19, salah satunya karena over kapasitas. Benar kah demikian?

Pilkada Tangerang Selatan bak perang antar dinasti. Para kandidat punya jejaring politik berdasarkan kekeluargaan masing-masing.

Komaidi menilai penambahan utang Pertamina sebenarnya bisa dipahami melihat investasi dan penugasan yang dilakukannya.

Firli Bahuri dinilai telah melanggar etik dengan hidup mewah. Dewas KPK diminta untuk memberikan sanksi berat untuknya.

Ojek Online sudah berbulan-bulan mengalami penurunan pendapatan. Dalam situasi itu mereka butuh bantuan, tapi tak kunjung datang.

Pusat mau Papua dimekarkan jadi lima provinsi. Rencana ini ditolak perwakilan adat, juga dianggap tak bermanfaat bagi orang banyak menurut akademisi.

KPU mengizinkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020. Ini sama saja 'mengundang' virus Corona yang sudah sangat tinggi.

Konsep super holding BUMN sebetulnya bukan barang baru. Ia kembali diungkapkan oleh Ahok, Komisaris Utama Pertamina, baru-baru ini.

Masker tak perlu dipakai jika seseorang berkendara sendirian. Tak ada potensi penyebaran virus Corona di sana.

Klaster perkantoran terbanyak ternyata di Kementerian Kesehatan, yang semestinya jadi garda terdepan dan contoh penerapan protokol kesehatan.

Maskapai memberikan beragam diskon saat pandemi belum mereda. Meski protokol diterapkan, risiko kesehatan tetap ada. Potensi kembali terpuruk muncul.

Sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan dijatuhkan semaunya oleh aparat. Beberapa di antaranya dinilai berlebihan dan perlu dievaluasi.