Indeks Current Issue

Pemerintah mematok target tinggi dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi apa itu bisa dicapai saat mudik dilarang?

Terlalu mengandalkan vaksinasi, Indonesia akan sulit menangani pandemi jika distribusi tersendat seperti saat ini.

BPOM memperingatkan Vaksin Nusantara bisa membahayakan kesehatan nyawa manusia, tapi eks Menteri Kesehatan Terawan mengabaikannya.

Ombudsman menemukan kelalaian dan pembiaran Pertamina atas protes warga, sehingga kilang Balongan meledak, menewaskan dua warga dan merusak ribuan rumah.

Pendaftaran HAKI logo Partai Demokrat menuai kontroversi. Banyak yang protes dengan langkah SBY ini.

Detasemen Pengawal Khusus (Denwalsus) Prabowo dianggap mengungkit luka lama dan tak jelas urgensinya.

Kurir Shopee sempat mogok kerja. Status kerjanya sebagai mitra disorot karena rentan dieksploitasi, menurut dosen hukum ketenagakerjaan.

Keinginan Presiden Jokowi punya pusat riset dan inovasi seperti Silicon Valley muncul sejak 2016.

Vaksinasi COVID-19 jadi kunci memulihkan ekonomi. Maka ketika vaksinasi tak berjalan mulus, ekonomi pun suram.

UU KPK baru lebih birokratis dan membuat kemungkinan informasi penggeledahan bocor ke luar.

Siapa pemilih lahan Bukit Algoritma, calon Silicon Valley Indonesia? Dari mana mereka mendapatkan uang?

Majelis hakim menolak permohonan kasasi pendeta HL atas kasus pencabulan.

Bagaimana penegakan HAM di Papua setahun terakhir? Suram.

Pemerintah akan mengubah subsidi LPG 3 kg menjadi bantuan nontunai. Namun wacana ini maju mundur sejak satu dekade terakhir.

Berbagai persoalan manajemen terus membuat nasib TMII semakin tak jelas dan terus merugi.

Ide draf Perpres penyelesaian HAM berat muncul kala Wiranto menjabat Menkopolhukam.

Serikat buruh ingin THR tahun ini tidak dicicil. Pengamat menilai itu bermanfaat bukan hanya untuk pekerja, tapi juga ekonomi.

Polisi tersangka pembunuhan laskar FPI harus diadili secara terbuka. Perlu juga mengusut rantai komando mereka.

Pakar PBB menyebut proyek Mandalika melanggar HAM, tapi Indonesia lekas membantah.

Sebuah pesantren digerebek Densus 88. Pengurus Muhammadiyah mengklarifikasi itu bukan milik mereka.