Indeks Cukai Minuman Berpemanis

Perlu ada pelabelan yang lebih mudah dipahami konsumen terkait kandungan gula atau pemanis dalam produk MBDK.

Kemenkeu sedang membahas kemungkinan penambahan cukai pada plastik dan minuman pemanis dalam kemasan. 

Menimbang dampak kesehatan yang ditimbulkan, minuman manis yang beredar di pasaran perlu mencantumkan kandungan gula di dalamnya.

Koalisi Food Policy mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menetapkan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Pemerintah akan mempertimbangkan dari sisi kesehatan dan lingkungan terkait aturan cukai minuman berpemanis yang akan dilakukan pada 2023.

Kemenkes juga mencatat 28,7 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) melebihi batas yang dianjurkan.

Ekstensifikasi cukai akan dilakukan melalui penambahan barang kena cukai baru berupa produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kemenkeu mengungkapkan masih ada berbagai pertimbangan untuk menerapkan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis pada 2023.

CISDI beralasan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (BMDK) dalam jangka panjang berdampak pada kesehatan, terutama bagi anak-anak.

Sejauh ini Kemenkeu belum membahas detail mengenai besaran tarif. Termasuk potensi nilai dari kedua jenis cukai ini untuk penerimaan negara.

Pemerintah akan berhati-hati saat memulai implementasi cukai plastik dan cukai minuman bergula dalam kemasan.

Menperin masih membahas pengenaan cukai minuman berpemanis bersama kementerian keuangan.

Kemenkeu berencana menerapkan cukai bagi minuman berpemanis. Bagaimana dampaknya terhadap industri dan inflasi?

Kemenperin menganalisis dampak pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis.