Indeks Cukai Minuman Berpemanis

Rencana implementasi kebijakan cukai MBDK ini didasarkan pada asumsi bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh melesat ke level 6 persen pada 2026.

Pemerintah saat ini masih berhati-hati untuk menerapkan kebijakan cukai MBDK yang sempat tertunda dalam beberapa tahun tersebut.

Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk melakukan intensifikasi terhadap cukai hasil tembakau (CHT).

Untuk menutup potensi penerimaan yang hilang karena pembatalan penerapan cukai MBDK, pemerintah bakal memgoptimalkan komponen lainnya.

Penjualan makanan beku jadi salah satu upaya investor baru untuk memperbaiki kondisi keuangan TGUK.

Agus Gumiwang Kartasasmita membuka peluang memberikan insentif untuk produsen Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Apindo menilai pengenaan cukai untuk MBDK akan berdampak pada naiknya harga produk serta penurunan daya beli akibat harga yang melambung naik.

Pelemahan industri yang menjadi salah satu tulang punggung sektor pengolahan nasional ini pun bisa saja berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Putu Juli Ardika mengatakan, penerapan SNI minuman berpemanis bersifat tidak wajib atau sukarela.

Kadin menilai, pemberlakuan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan memberi dampak pada kenaikan harga.

Kemenkeu akan segera memungut cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Produsen makanan dan minuman berpemanis harus jujur terhadap kandungan gula yang dimasukkan ke dalam produknya.

DJBC Jawa Timur memproyeksi penerimaan cukai mencapai Rp149,89 triliun pada 2023.

Tjandra Yoga Aditama menilai penerapan cukai pada minumam berpemanis dalam kemasan (MBDK) sangat diperlukan dari sudut pandang kesehatan masyarakat.

Batalnya penerapan cukai minuman berpemanis tahun ini berpotensi memperbesar risiko kesehatan yang dialami masyarakat di Indonesia.

Pemerintah masih terus menggodok aturan turunan sebelum menerapkan cukai minuman berpemanis.

Demi mencegah kasus diabetes anak, kebijakan publik yang membatasi penggunaan gula di dalam industri pangan diperlukan.

Kementerian Kesehatan RI melaporkan peningkatan kasus obesitas di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir.

Negara harus mengambil kebijakan yang radikal dan signifikan agar menurunkan faktor-faktor risiko penyakit tidak menular di Indonesia.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani menjelaskan, pihaknya masih mengkaji lebih jauh rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.