Indeks Capim Kpk

Komisi III DPR juga menerima masukan masyarakat secara tertulis. 

Surat dari Jokowi soal 10 Capim KPK akan dibahas Badan Musyawarah (Bamus) dan segera dibawa ke Paripurna DPR.

Firli Bahuri terindikasi melanggar etik karena bertemu dengan TGB yang sedang dilidik KPK. Saat bersamaan, TGB merapat ke Jokowi.

Ketua KPK Agus Rahardjo bersyukur Presiden Joko Widodo menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam menyampaikan 10 nama calon komisioner KPK ke DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafii melihat tak ada yang perlu dipersoalkan dari hanya tersisanya satu orang capim KPK dari Polri dan Kejaksaan.

Firli Bahuri kembali lolos ke tahap berikutnya dalam seleksi capim KPK, padahal ia sempat punya masalah etik di KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Heri menyatakan, kritik publik soal capim KPK akan dijadikan masukan saat pelaksanaan uji kelayakan dan kapatutan (fit and proper test).

Jokowi diminta bersikap tegas karena sejumlah nama yang lolos 20 besar capim terindikasi punya sejumlah catatan buruk.

Sekitar 1000 dari 1500 pegawai KPK telah menandatangani petisi menolak calon pimpinan penghambat pemberantasan korupsi.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ingin DPR periode sekarang yang melakukan FPT Capim KPK. Dia bilang DPR periode sekarang paham 'jeroan' lembaga antirasuah itu. 

Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 nama dari 20 kandidat Capim KPK ke Presiden hari ini. 

Massa dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi solidaritas Selamatkan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Febri Diansyah bersama Asfinawti dan Adnan Topan dilaporkan seorang mahasiswa. Sebab, mereka dianggap mengganggu kinerja pansel KPK.

Dua capim KPK dari Kejaksaan menyoroti OTT karena dianggap cuma menutupi kelemahan KPK. Pada saat bersamaan, banyak jaksa yang ditangkap lewat OTT.

Asfinawati, Febri Diansyah, dan Adnan Topan Husodo belum mendapatkan informasi resmi terkait pelaporan terhadap mereka.

Agung Zulianto menyampaikan alasan melapor Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Direktur YLBHI Asfinawati, dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo ke polisi.

JAK punya sejumlah alasan mengapa presiden harus bertindak. Salah satunya karena pansel abai akan rekam jejak capim KPK.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri menyebut Jaksa Agung berhak menanyakan perkembangan penanganan perkara yang ditangani oleh seluruh jajarannya,

Johanis Tanak menilai OTT yang dilakukan KPK selama ini keliru secara hukum.

Calon pimpinan KPK sekaligus mantan jaksa, M Jasman Panjaitan, menyalahkan ketiadaan aturan di Kejaksaan Agung yang membuatnya jadi tak patuh melaporkan LHKPN.